Jika Mengulang 2016, Transaksi Kartu Kredit Bakal Merosot
berita
Direktorat Jenderal Pajak. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta, menilai, jumlah transaksi akan menurun akibat kebijakan transparansi data kartu kredit. Apalagi, jika kebijakan tersebut seperti 2016 silam.

"Pada saat itu, jumlah transaksi langsung turun. Kemudian, juga banyak orang yang pakai kartu kredit ke tunai. Nah, kalau memang peraturannya sama lagi, kemungkinan kejadiannya akan sama lagi," ujarnya saat dihubungi rilis.id, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Pengguna kartu kredit, Steve menambahkan, bakal khawatir jika kebijakan tersebut tak dibarengi perubahan positif atau tanpa disertai informasi-informasi lain. "Karena, kan, aturan yang sama," jelasnya.

"Tapi yang saya dengar, ini kan aturannya diubah, tidak sama seperti tahun lalu. Jadi, seperti apa perubahannya, belum tahu," imbuh dia.

Steve berharap, perbankan lebih aktif memberikan penyuluhan penerbitan kartu kredit. Sebab, informasi yang beredar terkait kebijakan tersebut masih belum jelas hingga kini.

"Ini seharusnya dibarengi dengan informasi penyuluhan yang dapat menenangkan bagi penggunanya. Jadi, tidak perlu takut, kalau misalkan data itu diberikan kepada DJP. Pun, itu sudah lama berjalan," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) kembali mewajibkan pelaporan data transaksi kartu kredit ke instansinya. Kebijakan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017.

Editor:

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari