Sahkan Hanura OSO, Pengamat: Sarat Konflik Kepentingan
berita
Hanura. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai, ada konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penanganan dualisme Hanura oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dari sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam menerbitkan surat keputusan (SK).

"Satu sisi, misalnya, kelompoknya Sarifuddin Sudding itu, kan, dianggap sebagai kelompok penjaga moralnya Hanura, ya. Di sisi lain, faksinya OSO yang latar belakang pengusaha dan ada Sekjen punya hubungan kekerabatan dengan Jokowi," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Hanura diketahui terpecah menjadi dua kubu. Poros Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan kubu Daryatmo yang terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Namun, Menkumham menerbitkan SK untuk kepengurusan OSO yang anyar, di mana posisi Sekretaris Jenderal diisi Herry Lontung Siregar. Dia menggantikan Sarifuddin Sudding yang berada di blok Daryatmo.

Sebagai informasi, Herry merupakan kerabat Presiden Joko Widodo. Herry merupakan paman dari suami putri Jokowi Kahiyang Ayu, Bobby Nasution.

Hal tersebut, menurut Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol) ini, membuat posisi Yasonna dilema. "Antara mengesahkan kelompoknya Daryatmo atau OSO. Keduanya ada pada kepentingan yang kuat. Ada hubungan kekerabatan. Sisi lain, ada hubungan idealisme partai," jelas Ubed, sapaannya.

Meski begitu, eks aktivis '98 ini meminta Yasonna profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. "Bekerja membina partai, memosisikan partai dalam kontek hukum itu, ya, objektif. Tidak boleh melibatkan sisi politisnya," tuntasnya. Ubed juga meminta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini cepat dalam menyelesaikan konflik partai.

Editor:

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari