Akbar Tanjung Ingatkan Megawati Hormati Jokowi soal Jatah Menteri
berita
Ilustrasi Akbar Tanjung
RILIS.ID, Jakarta— Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengemukakan pandangan soal pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres V PDIP. Dimana, Megawati meminta jatah menteri PDIP lebih banyak dari parpol lain di hadapan Presiden Jokowi. 

Akbar mengingatkan semua pihak, termasuk Megawati untuk menghormati Jokowi sebagai presiden di depan publik. Meskipun, ia juga memaklumi gaya Megawati.

"Ya masing-masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama, tetapi tentu saja apapun penampilan itu. Kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara, tentu harus ada menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," ujar Akbar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Akbar menegaskan, pemilihan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagi Golkar, kata dia, partai hanya menunggu keputusan dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden.

"Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden. Karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," kata Akbar.

Akbar meyakini, presiden dalam memilih para pembantunya tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik terutama dalam pemilihan legislatif.

"Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," kata Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.

Soal menteri dari kalangan muda (milenial), Akbar setuju dengan pendapat Megawati. Bahwa tidak hanya muda, tapi juga memiliki pengalaman.

Dia juga melihat, penetapan anak-anak muda di kursi menteri tidak akan mengurangi esensi dari apa yang disampaikan presiden bahwa orang yang mengisi kursi menteri memiliki kapabilitas, integritas, kemampuan mengambil tindakan atau eksekusi terhadap langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari