Anggaran Puluhan Miliar, Kinerja Anggota DPRD Tangsel Melempem
berita
Gedung megah DPRD Kota Tangsel. FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro
RILIS.ID, Tangerang Selatan— Kinerja anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini tengah menjadi sorotan rakyatnya. Pasalnya, dalam setahun, lembaga legislatif tersebut hanya melahirkan dua peraturan daerah (perda) pada tahun lalu.

Diketahui, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Selatan telah mengusulkan 18 raperda.

Terdapat 12 perda masih dalam tahap evaluasi dan registrasi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sementara sisanya menjadi luncuran program tahun 2019.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, Tarlis, menyayangkan besaran dana alokasi anggaran legislasi yang dinilai cukup besar justru tidak menunjukkan kualitas peningkatan kinerja legislasi DPRD Kota Tangerang Selatan.

Dia menyebutkan bahwa dana alokasi anggaran legislasi mencapai kisaran Rp 19 miliar lebih. Hal itu dinilai sangat tidak sebanding dengan hasil kinerja DPRD Tangerang Selatan yang dinilai melempem.

“Besarnya anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas kerja-kerja legislasi di internal DPRD Kota Tangerang Selatan. Terdapat tolak ukur yang kami lihat, diantaranya kualitas dan jumlah peraturan daerah yang telah diciptakan oleh DPRD itu sendiri," terang Tarlis kepada Rilis.id, Selasa (29/1/2019).

Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang Selatan Ledy MP Butar Butar menjelaskan perihal proses pembentukan Perda yang belakangan tengah menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat.

Dalam hal pembentukan perda, lanjut Ledy, Bapemperda sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan dan ketentuan.

“Sejauh ini Bapemperda sudah melakukan apa yang jadi tugas dan fungsinya, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 yaitu melakukan koordinasi, singkronisasi, harmonisasi/penyelarasan terhadap usulan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)," ungkapnya.

Adapun draft raperda yang dimaksud Ledy, merupakan rancangan yang diajukan oleh Organisai Perangkat Daerah (OPD) pengusul melalui bagian hukum pada sekertariat daerah Kota Tangsel.

Selain itu, ada juga perda inisiatif dewan, di mana persiapan masuk ke Pansus yang diwakili oleh semua fraksi di DPRD.

Masih menurut Ledy, pada tahun 2018 DPRD Tangsel, pihaknya telah memparipurnakan sepuluh raperda. Di antaranya Raperda Kota Layak Anak (KLA), Pengarustamaan Gender, Santunan Kematian, Pencabutan Izin HO, Pembangunan Kepemudaan.

Kemudian Penyelenggaraan Jalan Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangsel 2011-2031, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Perubahaan APBD 2018, dan APBD 2019.

Dia menilai hal tersebut terjadi akibat minimnya komunikasi dan koordinasi antara bagian hukum Setda Pemkot dan bagian hukum DPRD Tangsel, serta Biro Hukum Pemprov Banten.

“Karena salah satu tahapan Raperda yang harus dilalui adalah evaluasi atau fasilitas di Pemprov Banten," pungkas Ledy. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari