Bamsoet Sebut Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Bukan dari MPR
berita
Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Presiden PKS Sohibul Iman. FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan, wacana penambahan masa jabatan presiden bukan berdasarkan hasil kajian dari MPR. Justru, kata dia, wacana itu muncul dari kalangan publik sebagai respon atas masifnya pemberitaan MPR RI yang akan melakukan amandeman UUD NRI 1945.

MPR RI, tambahnya, tak bisa membendung respon masyarakat yang memberikan banyak usulan terkait amandeman UUD NRI 1945. 

"Waktu, persiapan, dan kajian juga masih sangat panjang. Biarkan wacana itu berkembang sebagai bagian dari dialektika bangsa,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Sebelumnya, pimpinan MPR RI telah bertandang ke PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Kemudian, kemarin Selasa (26/11) pimpinan MPR juga bertamu ke PKS.

Bamsoet mengatakan, silaturahim kebangsaan yang dilakukan MPR RI kepada pengurus partai politik dilakukan selain untuk bertukar gagasan, juga sebagai langkah memperkuat kemitraan MPR RI dengan partai politik.


“Diskusi yang sangat produktif dengan PKS, menghasilkan banyak pemikiran segar dan menyegarkan. Antara lain usulan penegasan menjadikan MPR RI sebagai lembaga legislatif yang selalu mengedepankan musyawarah dibanding voting dalam setiap pengambilan keputusan,” paparnya.

Sehingga menurutnya, perlu dilakukan amandemen guna merubah Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945. "Usulan PKS untuk menghadirkan lembaga pemberantasan korupsi yang permanen melalui amandemen UUD NRI 1945, juga merupakan sebuah wacana menarik yang perlu disimak,” pungkas mantan ketua DPR RI itu.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari