Bamsoet: Selain Penindakan, Pencegahan dan Asset Recovery Harus Jadi Prioritas Pemberantas
berita
Ketua DPR RI. Bambang Soesatyo
RILIS.ID, Jakarta— Ketua MPR RI Bambang Soesatyoatasi upaya pemberantasan korupsi tak cukup memadai hanya dengan pertimbangan hukuman saja. Tak kalah penting adalah tutup lubang-lubang yang menjadi celah peluang korupsi. Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi juga harus ditolak. Sementara itu, pengembalian aset yang gagal.

"Pemulihan aset curian atau aset negara yang dicuri ditindaklanjuti melalui tindak pidana korupsi memang mudah. ??Karena itu para penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan harus lebih cerdik. Jangan melawan langkah," ucap Bamsoet saat ini membahas Hari Anti Korupsi Sedunia, di Gedung KPK, Senin (9/12/2019).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Piring Menkominfo Johny G, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti, serta Ketua KPK memilih Komjen Firli Bahuri.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat pada tahun 2018 negara mengeluarkan kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pinjaman tambahan uang hanya Rp 847 miliar.

"Kesulitan mengembalikan aset negara yang dikorupsi lantaran para pembalasan tindak pidana korupsi kerap kali memiliki akses yang luar biasa dan sulit terkait dalam memperbaiki serta melakukan pencucian uang. Belum lagi menambahkan aturan kerahasiaan bank yang lazim diterapkan di setiap negara tempat aset hasil Tipikor pakai," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai langkah-langkah informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Pertukaran Informasi Otomatis / AEoI) yang menjalankan Indonesia sebetulnya cukup efektif dalam memburu aset Tipikor yang dijual di luar negeri. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia menerbitkan 54 informasi tentang negara mitra dan menerima 66 laporan yang memuat dana dari yurisdiksi negara mitra.

"Perangkat hukum selain KUHP dan KUHAP juga sudah banyak yang bisa dijadikan landasan pengembalian asset recovery. Seperti UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.1/2006 tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakannya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti penilaian World Bank yang memandang pengembalian asset Tipikor sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap USD 100 juta hasil korupsi yang bisa dikembalikan, dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah.

"Lebih dari semua itu, menempuh 75 tahun kemerdekaan, tentu saja kita berharap tidak ada korupsi di Indonesia. Rakyat merindukan pejabat yang amanah, yang bisa menggerakkan pembangunan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan pribadi, keluarga, atau golongannya. Selain itu, penegakan, dan pengembalian aset, membersihkan Indonesia dari korupsi juga harus dimulai dari membersihkan partai politik, sebagai penyedia persediaan penyelenggara negara. Tanpa itu semua, Indonesia yang bersih dari korupsi memerlukan persetujuan, "pungkas Bamsoet. 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari