Barikade Gus Dur: Perlu Reformasi dan Revitalisasi Total di Tubuh PKB
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman
RILIS.ID, Jakarta— Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menjadi parpol terbuka dan modern sesuai tujuan awal didirikannya partai oleh para ulama.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha melalui pernyataan sikap pada Selasa (20/8/2019), untuk menyikapi Muktamar PKB 2019 di Bali. 

Priyo menilai, perlu adanya reformasi dan revitalisasi total terhadap PKB. Selain itu, menurutnya, juga dilakukan sistem pengkaderan yang lebih adil dan profesional. 

"Sehingga PKB dapat kembali menjadi partai terbuka yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin muda bangsa masa depan, sejalan dengan garis perjuangan KH Abdurrahman Wahid," jelasnya.

Dia mengatakan, Muktamar PKB 2019 seharusnya bisa menjadi momen penting yang menentukan titik awal menuju langkah-langkah dimaksud, diawali antara lain dengan memilih pemimpin baru yang segar dan bersih dari berbagai kasus kelam masa lalu, yang dipilih secara bebas, jujur, adil dan demokratis tanpa tekanan, sesuai dengan AD/ART PKB.

Dia menekankan, apabila Muktamar PKB 2019 tidak mampu mewujudkan hal itu, maka akan terkesan hanya sebagai sandiwara politik usang dengan peran utama sosok lama yang selama ini telah terbukti hanya menjadikan PKB sebagai alat kendaraan politik untuk memenuhi ambisi pribadi.

"Sudah saatnya kita semua sebagai kader Gus Dur yang tawadhu di seluruh penjuru negeri untuk kembali pulang berjuang dalam koridor garis perjuangan Gus Dur. Bukan lainnya," ujarnya. 

Priyo mengungkapkan, pada kenyataannya PKB hingga detik ini masih meninggalkan permasalahan yang belum selesai sejak Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipecat sepihak dari jabatannya selaku Ketua Dewan Syuro PKB pada 2008.

Hal tersebut, ungkap dia, nyata-nyata melawan Keputusan Mahkamah Agung yang pada saat itu mengembalikan kepengurusan PKB pada Muktamar Semarang tahun 2005, di mana Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Priyo menuturkan, saat itu jabatan Ketua Dewan Syura Gus Dur secara sepihak oleh Muhaimin Iskandar diganti dengan Azis Mansyur.

"Dan ironisnya, langkah semena-mena ini direstui oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Lalu dimulailah era PKB tanpa Gus Dur, namun nama besar Gus Dur masih selalu dikapitalisasi untuk meraup suara di akar rumput," tuturnya. 

Kondisi tersebut, lanjut Priyo, sangat mengganggu Gus Dur dan keluarga hingga turun surat resmi dari Gus Dur yang melarang penggunakan foto, video atau suara Gus Dur bagi kepentingan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.

Dia menegaskan, hingga Gus Dur wafat, surat tersebut tidak pernah dicabut.

Semasa hidupnya, jelas dia, Gus Dur juga dengan berbagai cara tetap terus berupaya mengembalikan PKB pada posisi semestinya sebagai rumah politik besar yang berjuang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan PKB sebagai alat politik untuk memenuhi ambisi politik orang per orang semata.

"Namun hingga beliau wafat, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kemudian, oleh jutaan pengikut KH Abdurrahman Wahid yang tetap setia dan istiqomah pada garis perjuangan politik beliau, upaya tersebut terus dilanjutkan hingga hari ini," jelas Priyo.

Oleh karena itu dia mengimbau seluruh kader PKB di seluruh Indonesia mampu berbenah diri dan segera mengembalikan PKB sebagai partai yang terbuka dan modern bagi upaya kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan semula dari para ulama pendiri PKB.

Sumber: Antara


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari