Daripada Lantik Gubernur Berstatus Tersangka di Lapas, Tawaran Ini Bisa Jadi Opsinya
berita
Ilustrasi pelantikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. FOTO: Dok Kemendagri.
RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menawarkan opsi atas pelantikan kepala daerah terpilih yang terjerat kasus hukum. Mengingat, ada satu gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 kemarin yang ditahan KPK.

"Kalau bisa saya menawar, biar wakilnya dulu yang dilantik. Sedangkan, kepala daerahnya tunggu sampai memiliki kekuatan hukum tetap," kata Tjahjo di Istana Negara pada Selasa (5/9/2018).

Menurut Tjahjo, kurang pas saja kalau pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih berlangsung di Lapas. Jadi, sambil menunggu yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, kata dia, wakilnya bisa dilantik lebih dulu.

Pelantikan sendiri, kata dia, sepanjang tidak ada gugatan MK, KPU sudah mengeluarkan putusan, maka bisa segera dilakukan. Supaya, mereka segera duduk di pemerintahan dan bekerja melayani masyarakat.

"Yang sedang berproses hukum itu ada satu. Dan, ini juga sedang digugat ke MK, walau sudah ada putusan KPU, dia menang. Tapi, masuk (ditahan) KPK," tambah Mendagri.

Seperti diketahui, Gubernur Maluku Utara terpilih Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Juli lalu. Meski, di satu sisi, ia bersama pasangannya Syahri Mulyo (cawagub) memperoleh suara terbanyak dalam pilkada lalu.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo melantik sembilan pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 pada Rabu (5/9/2018) pagi di Istana Negara pukul 10.00 WIB.


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari