Dituding Kriminalisasi Perokok, Begini Tanggapan Pemkot Tangsel
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID
RILIS.ID, Tangerang Selatan— Ketua Komunitas Kretek, Aditia Purnomo menyebut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya kriminalisasi perokok.

Menurut dia, Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) membuat perda tanpa memperhatikan tempat khusus untuk perokok pasif.

“Yang paling penting dari penegakkan Perda KTR adalah penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi, dan kampanye edukasi kepada masyarakat. Selama ini penyelenggara daerah tidak pernah sosialisasi. Di mana ruang yang memperbolehkan seseorang merokok dan tidak?," katanya, Kamis (11/4/2019).

Aditia menilai Pemkot Tangsel lebih mengutamakan sanksi bagi perokok tanpa peduli penyediaan ruang merokok.

“Pemkot hanya menyebut bahwa perokok tidak boleh merokok di tempat umum. Padahal berdasarkan UU No. 36 tahun 2009, penyediaan ruang merokok di tempat umum adalah hal wajib untuk disediakan. Harusnya disediakan tempat merokok, bukan hanya melarang-larang saja," jelasnya.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak mengaku setuju Perda KTR diterapkan.

Dia memandang hal itu perlu, karena untuk melindungi kesehatan publik, seperti dilakukan di Malaysia dan Singapura.

“Tujuannya untuk melindungi kesehatan publik, yang merokok di area KTR itu bisa terkena sanksi. Pemerintah menyediakan ruang tersendiri bagi para perokok supaya tidak bercampur baur dengan publik atau masyarakat umum," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Tangsel, Iin Sofiawati mengatakan Perda KTR mengatur orang merokok, bukan melarang.

“Jadi menurut saya tidak ada kriminalisasi, hanya melindungi perokok pasif supaya tidak terpapar asap rokok," ujarnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Daerah





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari