DPR Minta Pemerintah Klasifikasikan Garam Masuk Komoditas Pokok
berita
Petani Garam di Madura, FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta—  

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengklasifikasikan kembali komoditas garam sebagai salah satu kebutuhan pokok. Tujuannya, agar harga garam para petani tidak anjlok.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting itu komoditas garam telah dihilangkan sebagai salah satu kebutuhan pokok.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan bahwa aturan meniadakan garam dalam Perpres tersebut sangat jelas berdampak pada anjloknya harga garam petani.

Kata Michael, kebijakan itu juga sangat tidak mempengaruhi inflasi komoditas kebutuhan bahan pokok.

“Jadi, kami komisi IV DPR sangat sepakat bilamana garam ini dimasukkan kembali sebagai bahan pokok, supaya ada yang bisa diatur harga-harga ideal menurut pemerintah dan disepakati oleh para produsen garam dalam negeri itu sendiri,” ujar politisi partai Demokrat itu, Minggu, (21/7/2019).

Senada dengan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo yang mendukung langkah pemerintah untuk memasukkan garam sebagai salah satu kebutuhan pokok.

Dengan dimasukkan garam sebagai salah satu kebutuhan pokok, Handoyo berharap komitmen serapan garam oleh industri akan meningkat atau minimal tidak berkurang dari serapan tahun sebelumnya.

“Tapi ingat ya, semua Industri juga butuh garam kok. Jadi mari kita duduk bersama cari solusi terbaik, kita lawan para pemburu rente dengan merembesnya garam-garam impor itu masuk ke pasar tradisional kita. Harus kita lawan,” kata Rahmad Handoyo.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari