DPR Tak Sepakat Beban Kerugian Pemadaman Listrik Massal Dibebankan ke Karyawan
berita
Ilustrasi PLN
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan tidak sepakat dengan wacana pemangkasan gaji karyawan PLN akibat pemadaman listrik massal pada hari Minggu (4/8/2019) lalu. Menurutnya, wacana tersebut tidak adil bagi karyawan PLN.

"Tidak fair kalau dibebankan ke karyawan. Ini kan bukan kesalahan karyawan, lagi pula gini, ini dana kompensasi yang disediakan oleh PLN itu kan tidak mengeluarkan uang," ujar Bara kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Bara menyatakan, pemangkasan gaji karyawan tersebut tidak adil apabila untuk menutup kompensasi kepada rakyat. Sebab, kata dia, kompensasi atau pemotongan biaya pembayaran listrik itu salah satu bentuk ganti rugi PLN kepada rakyat.

"Ini kan seharusnya PLN tidak mengeluarkan dana, memang masukan mereka berkurang di tagihan berikutnya. Jadi saya nggak setuju kalau dipotong karyawan. Dan ini kan masalah manajemen, kenapa karyawan (yang kena imbas)? Karyawan kan hanya menjalankan tugas oleh manajemen kan," tegasnya.

Diketahui, Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengusulkan pemangkasan yang bertujuan sebagai tindakan simbolis kepada karyawan PLN yang kurang bagus dalam bekerja sehingga terjadi peristiwa blackout.

Djoko mengatakan kompensasi yang dibayarkan PLN ke masyarakat akan berpengaruh pada keuangan PLN. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen berencana mengurangi gaji pegawai.

"(Keuangan minus dong?) Iya, makanya harus hemat lagi nanti, gaji pegawai kurangi," katanya di DPR Jakarta, Selasa (6/8).

"Di PLN itu kalau kerjanya nggak bagus potong gaji. Namanya nggak potong gaji, P2 diperhitungkan. PLN ada 3 (komponen penghasilan), P1 itu gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih kalau nggak, nggak. Kayak gini(kejadian pemadaman massal) nih kemungkinan kena semua pegawai," imbuh Djoko.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top DPR Corner



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari