Faisal Basri Curiga Para Pengusaha Lobi Pemerintah Habisi KPPU
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Ekonom senior, Faisal Basri, menduga, ada peran para pengusaha besar di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah terkait RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Menurutnya, para pengusaha itu diduga melobi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melemahkan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui DIM tersebut. 

"Saya menduga, pengusaha-pengusaha kemudian melobi pemerintah dan akhirnya dilibas itu kewenangan KPPU," kata Faisal saat berdiskusi di Kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (25/6/2018). 

Faisal juga mengkritik banyaknya tambahan kewenangan yang diusulkan DPR RI sebelumnya. Padahal, sejumlah tambahan kewenangan itu dinilainya belum cukup mampu untuk dilaksanakan oleh KPPU. 

"Ini kan RUUnya dari DPR saya juga kritik banyak tambahan kewenangan yang KPPU belum sanggup. Nah saya menduga tambahan-tambahan kewenangan ini yang membuat pengusaha melobi ke pemerintah," ujarnya. 

Meski begitu, tegas Faisal, keberadaan KPPU harus tetap independen dan tak boleh di bawah pemerintah. Karena, dunia bisnis yang karakternya mencari untung sebanyak-banyaknya harus tetap dikontrol oleh lembaga yang independen, yakni KPPU. 

"Dunia usaha ini kepentingannya dia berbeda dengan konsumen. Konsumen ingin semurah-murahnya, dunia usaha ingin semahal-mahalnya. Agar tidak curang, maka harus dikendalikan, yakni lewat KPPU. Pemerintah lah yang kerap menciptakan distorsi lewat kebijakan-kebijaknnya itu. Berkolusi lewat kebijakan-kebijaknnya," tegasnya. 

"Jadi, kalau KPPU ini di bawah pemerintah, ya sempurna lah kerusakan ini. Bisa dibayangkan bagaimana kalau lembaga itu di bawah pemerintah? Jadi hilang independensinya," lanjut dia. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan KPPU menjadi lembaga pemerintah yang termuat pada Bab VII tentang kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selain itu, dalam DIM yang diparaf oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito ini, beberapa tugas, fungsi, dan wewenang KPPU juga dihilangkan.

Editor: Elvi R


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari