Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu Bangkalan, Ribuan Massa Protes 'Perampokan Suara' Pileg
berita
Aksi unjuk rasa ke KPU dan Bawaslu Bangkalan, Kamis (1/8/2019).
RILIS.ID, Madura— Polemik kecurangan Pilpres 2019 telah diketok palu Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, gelaran Pemilu Serentak masih menyisakan citra buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia. Salah satunya di kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Dari informasi yang beredar, terdapat praktik pergeseran suara dari satu calon legislatif ke caleg lainnya. Adanya praktik 'Perampokan Suara' di Pulau Garam itu membuat masyarakat semakin geram dengan masalah kecurangan pemilu. 

Karenanya, ribuan massa bersama Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (BERAKSI) pun melakukan aksi unjuk rasa ke kantor KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bangkalan, Madura, Kamis (1/8/2019).

Kordinator Korlap BERAKSI (Barisan Rakyat Kawal Demokrasi) Hairus Zaman, menjelaskan agenda aksi unjuk rasa yang di laksanakan hari ini untuk menujukkan bahwa KPU dan Bawaslu di Bangkalan diduga telah menciderai dan menodai kedaulatan rakyat.

"Hilangnya suara Nizah Zahro sebegitu banyaknya merupakan sebuah potret peristiwa demokrasi yang telah terciderai dan sangat menodai suara rakyat," ujar Hairus.

Hairus menilai, tidak mungkin suara sebanyak itu dapat hilang begitu saja. Kuat dugaan, penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan terlibat di dalamnya. 

"Mana mungkin selisih perbedaan suara di  Situng KPU berbeda sangat jauh hasilnya dengan salinan foto copy C1 Hologram KPU. Padahal yang mengupload data ke Situng kan KPU kabupaten," sambungnya.

Hairus pun menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk turun bergabung bersama-sama dalam gerakan ini. Aksi tersebut, kata dia, agar para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bangkalan segera berbenah. 

"Kami pun juga menghibau dan mengajak kepada siapapun untuk bergabung dalam gerakan ini, karena  ini merupakan gerakan moral. Supaya Penyelenggara Pemilu tidak main main dengan yang namanya suara rakyat," tegas Hairus.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, BERAKSI (BARISAN RAKYAT KAWAL DEMOKRASI) membawa beberapa tuntutan di antaranya:

Pertama, mendesak KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengakui kebenaran/validitas data yang dimuat di situng KPU sesuai dengan data C1 yang diunggah oleh pihak KPU Bangkalan.

Kedua, mendesak KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk mengakui bahwa data C1 yang diajukan ke sidang Mahkamah Konstitusi oleh pihak Termohon dan pihak terkait merupakan data yang manipulatif.

Ketiga, menuntut agar semua oknum yang terlibat dalam manipulasi data di usut oleh pihak berwenang sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia

"Terakhir, kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan agar bertanggung jawab atas terjadinya indikasi pemalsuan dukumen C1 yang dilakukan KPU Bangkalan," seru Hairus dalam aksi.

Diketahui, perolehan hasil suara Pileg 2019 diduga telah tercederai dengan praktek manipulatif pergeseran suara yang merugikan salah satu Calon Legislatif DPR RI daerah pemilihan (DAPIL) XI Jawa Timur.

Calon legislatif dari Partai Gerinda DPR RI Dapil XI Moh. Nizar Zahro, diduga suaranya 'dirampok' untuk dipindahkan ke calon legislatif DPR RI dari Partai politik tertentu. Tidak tangggung-tanggung suara laki-laki yang masih duduk sebagai anggota DPR itu hilang sebanyak 58.690 suara di Kabupaten Bangkalan. 

"Kalau dari C1 kami sebagai pemohon itu, suara kami di Kabupaten Bangkalan sebanyak 58 ribuan sekian. Sudah mempunyai C1 sendiri. C1 kami asli sama dengan suara yang ada di situng KPU sedang KPU sendiri tidak dapat membantah ketika sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi" ujar Nizar saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019).

Selain Nizar Zahro, Caleg Partai Gerindra untuk DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, Fary Djemi Francis juga merasa sangat dirugikan karena banyaknya penggelembungan dan penyunatan surat suara kepada dirinya. Akibatnya,  langkahnya terhenti menuju Senayan untuk periode 2019-2024.

"Kami akan segera menempuh langkah-langkah konstitusional ke KPU RI akibat banyaknya temuan dugaan penggelembungan serta pengurangan surat suara yang mengakibatkan gagalnya Fary Francis melangkag kembali ke Senayan," kata pengurus Partai Gerindra Sumba Barat Daya, Isidorus Lilijawa di Kupang, Minggu (12/5).

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari