Habis Diperiksa Polda, Amien Rais Diminta Tak Bikin Gaduh Lagi
berita
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi
RILIS.ID, Surabaya— Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai, pemanggilan Amien Rais sebagai saksi untuk tersangka Ratna Sarumpaet oleh penyidik kepolisian adalah hal yang normal. 

Karena itu, Amien diminta tidak perlu risau dengan pemeriksaan. Apalagi sampai harus berniat membongkar dugaan kasus korupsi yang sudah lama mengendap di KPK.

"Enggak usah didengar lah. Itu kan baru katanya-katanya, kalau Pak AR (Amien Rais) punya bukti-bukti silahkan datang ke KPK, jangan berasumsi yang nanti jadi polemik baru dan bisa berkepanjangan," kata Yusril di Surabaya pada Rabu (10/10/2018).

Sekadar diketahui, Ratna Sarumpaet kini telah dinyatakan sebagai tersangka melakukan kebohongan yang menghebohkan publik, melanggar Pasal 16 KUHP jo Pasal 28 UU ITE.

Karena itu, polisi berwenang meminta keterangan kepada siapa saja yang diduga mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Amien Rais dan beberapa tokoh lain, dianggap mengetahui tindak pidana yang dilakukan Ratna. 

Status Amien, jelas Yusril, adalah sebagai saksi dari perkara yang sedang ditangani. Bahwa apakah ia terlibat atau tidak dalam penyebaran kebohongan Ratna, tentu tergantung kepada fakta-fakta hasil pengembangan atas kasus itu. 

Karena itu, Yusril menghargai kesediaan Amien hadir diperika sebagai saksi. Kehadiran Amien Rais itu menurutnya tidak perlu dibumbui dengan desakan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dipecat dari jabatannya.

Dia menilai polisi telah melakukan tugasnya dengan benar dalam menuntaskan penyidikan kasus Ratna Sarumpaet. 

"Kta hindari kegaduhan, Pak AR jangan bikin gaduh lagi, cukuplah kasus Mbak Ratna menyita perhatian kita, ingat tahun ini adalah tahun politik," terang Yusril.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi berpendapat pemeriksaan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sebagai saksi adalah proses hukum biasa yang dilakukan polisi untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana.

"Karenanya, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan," kata Hendardi seperti dilansir Antara.

Ancaman membongkar kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan provokasi kebencian lainnya, lanjut dia, merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara, untuk mematuhi prosedur-prosedur hukum.

"Publik mafhum bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu oleh elit politik. Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka," ucapnya.

Editor:


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari