Iklan Jokowi di Bioskop, Cak Imin: Itu Bukan Kampanye
berita
FOTO: Istimewa
RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menilai pencopotan iklan keberhasilan Presiden Joko Widodo di bioskop-bioskop tidak perlu dilakukan. 

Menurutnya, itu menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengumumkan capaian kinerja pemerintah, bukan kampanye.

"Saya kira itu bukan kampanye. Itu semacam PR (public relation) dari kementerian. Kemenkominfo memang dari dulu tugasnya seperti itu, menjelasakan kepada masyarakat apa prestasi-prestasi, apa yang akan, sudah dan akan dilakukan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Wakil Ketua MPR ini beranggapan, terpampangnya iklan presiden sebagai bentuk kampanye hanyalah kebetulan. Di mana, Jokowi yang masih menjadi presiden maju kembali sebagai petahana di Pilpres 2019.

"Soal waktu, ya saya kira tidak ada satu pun yang dilanggar. Kalau itu dianggap kampanye ya belum ada satu poin pun yan bisa dianggap pelanggaran," jelas Cak Imin, begitu ia akrab disapa.

Menyinggung bioskop adalah sektor privat atau bisnis, Cak Imin tidak mempersoalkan hal tersebut. Terpenting, iklan tersebut dibayar pemerintah.

"Yang penting bayar kok. Siapa pun bisa iklan di bioskop asal bayar. Itu Kominfo bayar juga," cetusnya.

Adapun alasan tempat, Cak Imin meminta bertanya pada Kemenkomifo selaku pemasang iklan. 

"Tanya Kominfo. Kominfo menurut saya terlalu ngirit. Kan murah itu. Menurut saya Kominfo cari irit-iritan itu. Kalau mau di TV dong," bebernya.

Namun yang jelas, tambah Cak Imin, program iklan pemerintah dari Kemenkominfo bukanlah alat propaganda seperti tudingan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. 

"Saya kira program Kominfo bukan hanya sekarang ya. Sudah lama itu. Sudah 4 tahun terakhir selalu punya. Bukan hanya Kominfo, semua kementerian ada paket program PR untuk mmberikan penjelasan tentang program-program pemerintah, sehingga wajar-wajar saja, biasa saja," katanya.

Masalahnya tinggal kalo itu dianggap melanggar ya di Bawaslu enggak bisa tahu, tambah Cak Imin.

Ia pun menegaskan tidak khawatir apabila ada pihak-pihak yang mengadu pada Bawaslu soal iklan Jokowi di bioskop tersebut.

"Enggak masalah, itu boleh saja. Sejauh ini saya yakin tidak ada satupun pasal yang dilanggar dalam aturan UU Pemilu dan KPU. Masalah yang paling berat kominfo terlalu irit kenapa di bioskop gitu loh," pungkasnya.

Diketahui, iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bioskop sebelum film dimulai menjadi kontroversi. 

Iklan ini pun menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama oposisi yang minta agar iklan tersebut dicopot.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berkomentar di akun Twitter-nya terkait iklan tersebut. 

Ia meminta agar iklan itu dicopot. Pembahasan iklan itu pun menjadi ramai di Twitter.

"Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," kata Fadli Zon di Jakarta.

Editor: Kurnia Syahdan

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari