Jika Presiden Lapor Warga Negaranya, Ketua Fraksi PKS: Ada Beban Moral di Situ
berita
Ketua Fraksi PKS Jazulo Juwaini. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Menyoroti pasal penghinaan Presiden, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini angkat suara. Pasal ini kerap akan dimasukan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) namun tertunda karena diprotes banyak pihak.

Dilansir dari Antara, menurut Jazuli, pasal tersebut masih didalami di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, ia memahami bahwa Presiden memiliki beban moral jika mau melaporkan warga negaranya sendiri.

"Ada beban moral di situ. Coba ente, masa Presiden mau mengaduin, malu dong Presiden. Enggak kelas banget begitu," ujar Jazuli saat ditemui dalam Rapat Kerja Fraksi PKS di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Delik aduan dalam pasal penghinaan Presiden ini juga masih diteliti kembali. Sebagaimana diketahui pasal tersebut merupakan delik aduan di mana Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang harus melaporkan pihak yang dirasa merugikan martabat pemimpin negara.

Oleh karena itu saat ini DPR juga masih menggodok apakah bisa perwakilan Presiden atau Wakil Presiden yang melaporkan kasus penghinaan pemimpin negara.

"Nanti kami bahas, kami dalami dulu lah. Jangan sampai belum dibahas sudah heboh lagi," kata Jazuli.

Lebih jauh, Jazuli mengatakan pihaknya belum membahas lebih lanjut RKUHP. Hal ini dikarenakan masih banyak aspirasi yang ditampung dan kajian yang dilakukan.

"Aspirasi yang disampaikan, baik itu lewat protes dalam bentuk demonstrasi, itu akan jadi bahan kajian ulang RKUHP," ujarnya.

(Tari Oktaviani)
 

Editor: Elvi R


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari