Kendala Beroposisi
Mohammad Nasih
06 Juli 2019, 14:41 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
SETELAH reformasi 1998, walaupun politik Indonesia mengalami perubahan drastis menjadi sangat bebas, tetapi belum ada yang mengambil peran oposisi secara serius, selain PDI-Perjuangan pada era pemerintahan SBY. Itu pun nampaknya lebih disebabkan oleh hubungan pribadi antara Megawati dan SBY yang tidak harmonis. Komunikasi antara keduanya macet, walaupun sudah berulangkali dijembatani oleh Taufiq Kiemas dengan cukup banyak cara. Yang pada umumnya terjadi, partai politik yang kalah dalam Pemilu memilih sikap yang “lunak” dengan berbagai cara, di antaranya: bergabung secara langsung dengan rezim yang berkuasa dengan mendapatkan jatah menteri di kabinet dan tidak konsisten dengan sikap sebagai kekuatan politik oposisi untuk mendapatkan kompensasi-kompensasi tertentu dalam kasus-kasus politik tertentu. Sebaliknya, rezim juga sangat akomodatif, karena ingin mendapatkan tambahan kekuatan di lembaga legislatif untuk memudahkan agenda-agenda politik yang melibatkan kekuasaan DPR.

Beroposisi berarti mengambil posisi di luar pemerintahan dengan tugas pokok melakukan koreksi terhadap kekuasaan apabila ada indikasi menyeleweng. Karena itu, yang muncul dari kekuatan politik oposisi adalah pandangan dan suara yang tajam mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Tujuannya sesungguhnya sederhana dan masuk akal, yakni agar kecenderungan kekuasaan untuk menyeleweng tidak benar-benar terjadi. Apalagi dalam sistem presidensial, yang di dalamnya presiden tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, melainkan juga kepala negara, pemisahan dan pembagian kekuasaan tetap saja membuat rumpun kekuasaan eksekutif bisa disebut sebagai episentrum kekuasaan. Sebab, banyak pimpinan lembaga di rumpun kekuasaan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hak prerogratif presiden inilah yang menyebabkan kekuatan oposisi yang kuat sulit terbangun. Dan memang biasanya tradisi oposisi lahir dalam sistem parlementer. Dalam konteks sistem presidensial, seorang presiden tidak bisa dipandang secara terpisah antara pemimpin negara dengan sekedar sebagai pemimpin pemerintahan. Tentu saja, presiden akan memilih orang-orang yang memiliki loyalitas yang tidak diragukan kepada dirinya. Dan ini berarti bahwa seorang presiden memiliki kekuasaan yang paling besar, bahkan di dalam rumpun-rumpun kekuasaan lainnya. Dan ini bisa menjadi alat bagi penguasa eksekutif untuk membungkam kekuatan oposisi. Karena itulah, menjadi kekuatan politik oposisi di dalam sistem presidensial menjadi tidak mudah.

Mengambil peran oposisi berarti mengambil peran untuk “melawan” eksekutif yang dipimpin oleh presiden yang juga kepala negara dengan berbagai kekuasaan besar yang melekat. Dan itu berarti menantang berbagai risiko. Politisi yang tidak bersih tidak akan berani mengambil peran ini, karena peran oposisi menyebabkan popularitas naik. Dalam waktu yang bersamaan, para aktor dalam episentrum kekuasaan memiliki banyak perangkat untuk menemukan berbagai celah kelemahan yang dimiliki oleh para politisi kritis. Popularitas tinggi yang kemudian disusul dengan popularitas dengan kasus yang mencuat, tentu akan membahayakan nama baik. Karena itu, yang paling aman adalah diam saja.

Dalam suasana penegakan hukum yang tebang pilih, disebabkan oleh banyak hal, pilihan untuk beroposisi merupakan pilihan yang sangat berisiko. Jika penegak hukum yang seharusnya independen tetapi dijadikan alat oleh penguasa untuk menghabisi lawan-lawan politik, maka kekuatan oposisi lambat laun akan tidak berkutik. Sesungguhnya pemisahan kekuasaan kehakiman ditujukan agar penegakan hukum tidak pandang bulu. Fenomena kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang bersuara kritis terhadap pemerintah, dan sebaliknya pembiaran terhadap berbagai pihak yang sesungguhnya melakukan tindakan melanggar hukum bisa menjadi kendala yang tidak bisa dipandang enteng bagi kehidupan budaya oposisi. Penegakan hukum yang “tebang pilih”, apalagi ada kecenderungan untuk sengaja “dipilih untuk ditebang” membuat para politisi yang sebenarnya memiliki potensi untuk kritis, kemudian berpikir 1.001 kali. Suara oposisi pun mati.

Keadaan tersebut harus menjadi pelajaran bagi para calon politisi untuk memastikan diri bersih dari segala macam tindakan melanggar hukum. Sebab, jika ditemukan sedikit saja bukti pelanggaran hukum, maka akan dijadikan sebagai alat yang sangat efektif untuk melakukan pembungkaman terhadap suara kritis. Yang bersih pun, dengan rekayasa tertentu bisa dinarasikan keburukan. Dengan sumber daya yang sedemikian besar yang dimiliki oleh mereka yang berada dalam pusat kekuasaan, mereka bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan berbagai rekayasa dalam rangka menghabisi lawan-lawan politik agar mereka terus berjaya.

Kendala dasar tersebut, terutama di Indonesia, masih ditambah dengan berbagai hambatan lain yang membuat menjadi makin berat untuk mengambil peran oposisi:

Pertama, partai politik tidak dibiayai secara penuh oleh negara. Karena tidak dibiayai oleh negara, maka partai politik harus berusaha keras untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan sendiri. Bagi partai politik yang tidak memiliki cantolan kekuasaan, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab, sumber pendanaan yang selama ini lazim dikeruk adalah APBN dan pihak swasta yang memiliki bisnis dan berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh negara. Bantuan pendaan yang  belum lama ini ada, harus disadari sangat jauh dari angka nominal kebutuhan riil partai politik untuk bekerja secara benar sebagai partai politik yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya.

Kedua, pragmatisme pemilih. Berdasarkan berbagai survey, mayoritas pemilih di Indonesia masuk dalam kategori pragmatis dengan menjadikan uang sebagai alasan untuk memilih. Bahkan, pemberian uang itu pun bisa bertahap-tahap, sampai tahapan akhir menjelang pencoblosan di bilik suara. Semua proses politik yang tidak ditutup dengan uang menjelang detik-detik pemilihan, bisa tidak berarti sama sekali, karena pilihan akan dialihkan kepada kontestan lain yang mau memberikan uang. Sekali lagi persoalan sumber pendaan menjadi pangkal persoalan. Dan partai politik yang memiliki cantolan dalam lingkaran kekuasaan eksekutiflah yang memiliki banyak potensi sumber tersebut.

Ketiga, primordialisme rakyat sangat kuat. Preferensi sebagian pemilih didasarkan kepada primordialisme, bukan kinerja politik. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok yang membangun fanatisme anggota-anggotanya, sehingga membunuh rasionalitas politik mereka. Fanatisme itu mengantarkan kepada beberapa sikap, di antaranya: kelompok sendiri adalah yang terbaik, yang terpenting adalah kelompok sendiri, dan kelompok sendiri adalah benar sedangkan kelompok lain adalah salah, bahkan sesat. Karena sikap ini, kekuatan oposisi menjadi tidak begitu menarik. Sebab, pada akhirnya, pilihan politik mereka bukan didasarkan kepada kinerja politik yang diantaranya adalah melakukan koreksi, melainkan didasarkan kepada sekedar persamaan kelompok primordial.

Agar keadaan tersebut berubah, harus ada kekuatan, terutama partai politik yang benar-benar menjalankan fungsi pendidikan politik, sehingga para pemilih menjadi tahu hakikat politik, memahami bagaimana sikap politik yang tepat, dan berdasarkan apa seharusnya mereka menjatuhkan pilihan. Pasti tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat. Karena itu, partai yang memilih ini harus memiliki visi dan juga misi yang didesain jangka panjang. Wallahu a’lam bi al-shawab.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari