Korupsi Massal Anggota Dewan
06 September 2018, 20:30 WIB
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
SEBENTAR lagi pemilu. Perhelatan akbar pesta demokrasi akan berlangsung pada 2019 mendatang. Dalam prosesnya nanti, masyarakat akan memilih secara bersamaan presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di pusat dan daerah.

Tapi, bagaimana publik siap berpartisipasi aktif dalam pemilu, khsusnya pileg (pemilihan legislatif). Wong, baru-baru ini 41 orang anggota di DPRD Malang kena ciduk sama KPK. Alhasil, sepi lah itu Gedung Dewan yang terhormat.

"Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rachmad Safa'at pada Rabu, 5 September kemarin.

Ini bukan cuma soal menggantikan kader parpol yang sekarang berurusan dengan lembaga anti-rasuah. Tapi juga, mengoreksi lebih jauh tentang sistem pemilu dan rekrutmen calon legislatif yang ada dalam partai. Baiknya seperti apa?

Kalau praktiknya, masih ada mahar atau politik uang, maka perlu upaya khusus dalam menjawab persoalan tersebut. Karena, kata Rachmad, ini adalah masalah jangka panjang sehingga perlu dibenahi sistem pemilunya.

"PAW (pergantian antar waktu) hanya sementara. Tapi akar masalah belum selesai, sistem pemilu perlu dibenahi. Jika tidak, kita akan mengulang masalah seperti ini lagi," kata Rachmad.

Kalau kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umar Shalahuddin, kasus korupsi berjamaah yang terjadi di Malang ini bisa saja terjadi juga di daerah lain. "Cuma, masalahnya belum terungkap saja," ujarnya.

Ia berharap, parpol merubah sistem perekrutan dan melakukan pendidikan politik bagi kadernya. Menurut dia, pencegahan harus dilakukan agar nantinya parpol menjaring kader yang amanah dan bisa membuat rakyat makin sejahtera tentunya.

Pada 17 April 2019 nanti, 183 juta rakyat Indonesia akan menyongsong hajat politik. Mendatangi tempat pemungutan suara alias TPS untuk mencoblos gambar para calon wakil rakyat mereka. Orang-orang yang seharusnya amanah.

Apakah mereka yang kini sudah tercantum dalam daftar calon anggota legislatif akan menjadi koruptor lagi? baik di DPR, DPD dan DPRD tingkat I dan II.

Kabut Demokrasi
Kabut demokrasi. Begitu Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, memberikan istilah peristiwa ditetapkannya 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka.

Ini adalah kasus lanjutan, sebelumnya sudah ada 18 orang, plus ketua DPRD yang punya urusan dengan hukum serupa pada Maret 2018 lalu.

"Kita berduka, sedih dan cukup prihatin, kok bisa korupsi berjemaah. Jangan sampai negara failed state karena mereka sudah tak malu melakukan korupsi," kata Pangi. 

Dia menduga, maraknya korupsi yang dilakukan para politisi itu tak bisa dilepaskan dari fenomena politik uang dalam proses pemilihan umum.

Karena, lanjut dia, para politisi berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan modal politiknya saat maju sebagai caleg dan kepala daerah. 

"Demokrasi elektoral mahal menjadi kausalitas sebab-akibat tingginya angka pejabat koruptif di Indonesia," ujarnya. 

Pangi menilai, selama ini proses-proses korupsi yang dilakukan oleh para pejabat juga tidak sendirian. Namun, memang ada persekongkolan jahat dari para politisi tersebut untuk bersama-sama merampas uang negara. 

Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo turun tangan terkait kasus peristiwa yang terjadi di Malang tersebut. Menurut dia, selama ini Jokowi belum bersikap tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan.

"Presiden harus menjadi panglima. Nampaknya presiden masih abstain, belum terlihat sikap kerasnya terhadap kasus-kasus korupsi," ungkap Pangi.

Pangi menambahkan, harus ada strategi jitu dan cara berfikir yang tepat dalam mencegah korupsi. Apalagi, menurut dia, upaya pemberantasan terhadap kejahatan luar biasa itu masih lemah di Indonesia. 

"Kalau soal pemerintah mendukung agenda pemberantasan korupsi, ini sudah enggak diperlukan, namun yang dibutuhkan adalah upaya pemerintah mengurangi perilaku koruptif," tambahnya. 

Menurut Pangi, ada kegagalan Jokowi dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan apabila koruptor semakin banyak. Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus berfikir di luar mainstream untuk mengatasi masalah tersebut. 

Maraknya kasus-kasus korupsi massal ini, menurut Pangi, tidak bisa hanya menyalahkan pelakunya. Karena, mesti ada yang salah dengan sistem pemberantasan korupsi yang seperti tidak ada efeknya. 

"Perlu ditinjau ulang cara negara memberantas korupsi. Padahal cost negara dihabiskan untuk memberantas korupsi cukup besar," tegasnya.

Bacaleg Eks Narapidana
Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lama ini dalam peraturannya melarang para mantan narapidana, termasuk koruptor untuk kembali maju dalam Pileg 2019. Mungkin di benak para komisioner ini, masa bekas penjahat jadi wakil rakyat.

Rentetan pertanyaan muncul. Tidak jerakah partai politik untuk mengotori lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan menempatkan eks koruptor ini?

Karena itu, mumpung Pileg masih sekitar delapan bulan lagi, tidak ada salahnya parpol memeriksa lagi daftar calon legislatif yang mereka rekomendasikan.

Tapi, semua kini ada di tangah Mahkamah Agung (MA). Sayangnya, aksi saling "lempar bola" antara MA dan MK (Mahkamah Konstitusi) tak kunjung kelar. Ini berakibat pada ketidakjelasan sistem pemilu, bolehkah pilih lagi eks narapidana?

"Salah sasaran kelau mendesak MA. Kalau di MA itu waktunya cepat (persidangan), cuma 14 hari, kok. Kalau mau cepat, kami bisa saja. Tapi, selesaikan dulu di MK," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, ketika dikonfirmasi rilis.id, kemarin.

Sedangkan, juru bicara MK, Fajar Laksono menyatakan bahwa UU Pemilu yang diuji tak harus menjadikan MA menunda persidangan PKPU.

Menurut Fajar, hal itu juga tertuang dalam putusan nomor perkara 93/PUU-XV/2017, di mana menguji UU MK Pasal 55, berkaitan frasa dihentikan. Jadi, tambah dia, yang disinggungnya adalah sepanjang norma itu berkaitan.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto, juga mendorong agar MA memutuskan secepatnya terkait gugatan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang mengatur eks narapidana jadi calon legislatif.

"Ini menjadi prioritas, masalah jadwal yang tidak bisa lagi diotak-atik," ujar Wirato.

Sebetulnya, larangan eks narapidana kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan inisiatif KPU sendiri. Karena, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang tidak membahas klausul tersebut.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan apa yang diatur PKPU melarang eks narapidana nyaleg itu bukanlah sesuatu yang salah. Alasannya, karena memang tidak diatur dalam UU Pemilu.

"Subtansinya, kan DPR dan banyak parpol setuju bahwa korupsi, merupakan salah satu kejahatan luar biasa," tambah Asep.

Memang, cara mengaturnya itu harus lewat undang-undang, tapi ini kan sudah mepet. Jadi, bila KPU menerbitkan aturan tersebut, harusnya tak perlu jadi polemik panjang.

Sekarang kuncinya ada di MA. Kata dia, sebaiknya lembaga peradilan tinggi itu segera mengeluarkan putusan atas judicial review atas PKPU. Boleh atau tidak nih eks koruptor nyaleg? Kalau dilarang juga, berarti aturan ini sudah kuat.

MA pun enggak bisa melempar kewenangan ke MK. Karena, kewenangan MA adalah menguji peraturan di bawah undang-undang, di antaranya PKPU. Apalagi, ini masalah sudah sangat mendesak.

Editor:

Sumber: ANTARA


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top FOKUS





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari