KPK Akan Lacak Keberadaan Melchias Mekeng di Luar Negeri
berita
Ketua Fraksi Golkar DPR Melchias Markus Mekeng. FOTO: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melacak keberadaan Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Mekeng yang dikabarkan berada di luar negeri.

“Jika dia (Melchias Marcus Mekeng) tidak mau kembali maka KPK harus proses lebih lanjut, jika perlu ajukan ke pengadilan dan Imgrasi untuk mencabut pasportnya,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (12/9/2019).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melacak keberadaan politisi Golkar, Melchias Markus Mekeng yang saat ini tengah ada di luar negeri. Lantaran, Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu mangkir dari panggilan lembaga anti rasuah tersebut pada Rabu (11/9/2019) kemarin.

Wakil Ketua KPK, Laode M, Syarif, menuturkan pihaknya segera melakukan penelusuran tentang Mekeng yang disebut-sebut tengah berada di Swiss.

“Ya, enggak apa-apa (meski di luar negeri). Akan kami cek dengan pihak Imigrasi, ”ujar Laode kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9).

Seharusnya, Mekeng menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM, hari ini. Namun karena Mekeng tidak hadir hari ini, KPK berjanji tetap menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mekeng.

“Nanti akan dijadwalkan kembali untuk pemanggilan,” jelas Laode.

Laode mengingatkan Mekeng, bahwa sebagai wakil rakyat harus memberikan contoh agar menghormati dan mentaati hukum. "Dia kan anggota DPR, jadi dia tahu," katanya.

Diketahui, penyidik ??KPK pada Rabu (11/9) memanggil Mekeng sebagai saksi dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM. 

Keterangan Ketua Komisi XI itu diperlukan untuk melengkapi penyidikan pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) Samin Tan.

“Penyidik ??KPK beranggapan yang mengerti tentang hal yang berkaitan dengan itu,” tegas Laode.

Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan meminta bantuan anggota DPR Eni Maulani Saragih agar membantu proses pengurusan kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah mengakuisisi PT BORN.

 


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari