KPK Buka Peluang Periksa CEO Lippo Group terkait Kasus Meikarta
berita
Ilustrasi: RILIS.ID
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka peluang untuk memanggil CEO Lippo Group James Riady guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, nantinya penyidik akan menelaah pihak-pihak yang dianggap relevan terhadap perkara.

"Semua pihak yang relevan dan terkait tentu mungkin untuk dipanggil," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (19/10/2018).

Nantinya, kata Febri, KPK sangat mungkin memeriksa mulai dari dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Artinya, lanjutnya, sejumlah pihak yang diduga mengetahui suap perizinan pembangunan Meikarta mulai dari pejabat Pemkab Bekasi dan petinggi Lippo Group lainnya kemungkinan besar diperiksa.

"Bisa saja pihak tersebut dari pemerintah Kabupaten atau dari pihak Lippo dengan jabatan-jabatan resmi ataupun yang masih terkait dengan Lippo, ataupun pihak swasta yang lain. Kalau itu relevan, maka tentu akan kami panggil sebagai saksi," jelas Febri.

Kendati begitu Febri belum mau mengungkap lebih jauh apa sebetulnya peran James Riady hingga akhirnya kediamannya perlu digeledah oleh penyidik. Yang pasti dikatakannya, penggeledahan dilakukan karena penyidik menduga ada banyak bukti terkait perizinan Meikarta disana.

"Kami menemukan bukti dan ada informasi yang kami telusuri lebih lanjut bahwa ada bukti-bukti terkait penyidikan yang perlu kami cari di sana," ungkapnya.

Sebelumnya, rumah CEO Lippo Group, James Riady ikut digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Kamis (18/10/2018).

Tak hanya itu saja, tim KPK juga bergerak menggeledah lokasi lainnya diantaranya Apartemen Trivium Terrace Lippo Cikarang, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas LH dan kantor Dinas Damkar Bekasi.

Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang ada 12 lokasi di Tangerang dan Bekasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya membuka peluang untuk menjerat Lippo Group sebagai tersangka korporasi. Ini mengingat ditemukannya praktik dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi. Meikarta sendiri diketahui merupakan unit bisnis Lippo Group.

"Sudah jadi komitmen KPK kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan tentu demi keadilan (Lippo Group ditetapkan sebagai tersangka). Karena sudah ada yang dikenakan ya, KPK harus 'prudent'," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmoramg saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Adapun selama ini KPK juga telah menerapkan pidana korporasi kepada tiga perusahaan yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring,  PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Dalam setiap kasusnya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu dalam kasus suap proyek Meikarta di Bekasi ini, KPK dikatakannya perlu mempelajarinya lebih lanjut.

"Sabar dulu dipelajari pelan-pelan, enggak akan lari gunung dikejar. Hukum itu yang utama itu keadilanya bukan dendamnya, apalagi atasi masalah malah timbul masalah baru," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya menerima suap dari pihak Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga telah menerima sekitar Rp7 miliar dari yang dijanjikan sejumlah Rp13 miliar oleh Lippo Group. Uang tersebut diserahkan atas sepengetahuan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyebutkan pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan anak buahnya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

"Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses pe‎rizinan karena proyek tersebut cukup kompleks yakni memiliki renvana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan," ungkapnya.

‎Sementara itu melihat kasus ini, pihak Lippo Group pun angkat bicara. Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) selaku perusahaan yang juga mengerjakan Meikarta, Denny Indrayana menyampaikan pihaknya akan mengusut kasus ini di internalnya.

"Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi," kata Denny.

Denny juga menegaskan jika memang ditemukan penyimpaangan maka PT MSU tidak akan mentolerir dan memberikan sanksi tegas.

"Kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku," ujarnya.

PT MSU dikatakannya juga akan menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut.

Editor: Sukma Alam

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari