KPK Telusuri Aset Adik Kandung Zulhas di Kasus TPPU
berita
Zainuddin Hasan saat dibawa ke Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani
RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aset-aset milik Bupati Lampung Selatan non aktif, Zainudin Hasan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Adapun salah satu yang ditelusuri yakni aset-aset yang menggunakan nama keluarganya.

"Tentu kami telusuri aset-aset yang diduga dimiliki ZH ini apa saja, dan atas nama siapa saja, salah satunya atas nama keluarga," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

Febri menyebut ada salah satu aset yang disamarkan oleh pria yang juga adik kandung Zulkifli Hasan ini. kata Febri, Zainuddin menyamarkan salah satu aset dengan mengatasnamakan anaknya. Namun, Febri belum membuka identitas anaknya yang dimaksud itu.

"Ada tadi juga salah satunya atas nama anak, tapi saya belum dapat menyampaikan lebih rinci siapa saja yang digunakan namanya dalam aset tersebut. Poin pentingnya aset yang diduga dimiliki oleh ZH," ungkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Lampung Selatan non aktif Zainuddin Hasan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Usai melakukan penyidikan, penyidik menemukan dugaan bahwa Zainuddin telah membelanjakan penerimaan fee sebesar Rp57 miliar ke dalam bentuk aset-aset atas nama dirinya dan keluarganya.

"Diduga tersangka ZH melalui ABN (Agus Bhakti Nugraha) membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan atas nama keluarga, pihak lain atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan tersangka ZH," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Adapun uang Rp57 miliar itu didapat Zainuddin dari fee proyek-proyek dinas PUPR Lampung Selatan periode 2016 hingga 2018. Uang tersebut didapatnya melalui anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugraha yang juga sudah berstatus tersangka di KPK.

"Diduga persentase fee proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15% hingga 17% dari nilai proyek," paparnya.

Adapun aset yang diduga hasil dari TPPU tersebut yaitu satu unit Ruko di Bandar Lampung, dua bidang tanah di Desa Campang Tiga, lima bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, satu bidang tanah di Desa Ketapang, satu unit motor Harley Davidson, satu unit mobil Toyota Velfire, dan satu unit Speed boat.

"KPK telah melakukan penyitaan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 terhadap 1 unit Ruko dan 9 unit bidang tanah dengan nilai saat harga transaksi total sekitar Rp7,1 Milyar. Selain itu disita juga 3 unit kendaraan darat dan air," ujarnya.

Febri mengatakan, selama proses penyidikan TPPU yang dilakukan sejak 12 Oktober 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi, dengan unsur anggota DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Barat, Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kab. Lampung Selatan Pengurus BAZNAS Kab. Lampung Selatan, PNS Badan Korpri Pemprov Lampung, Swasta dan Notaris PPAT.

Atas perbuatannya itu, Zainudin dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari