Kritik Jokowi Bagi-bagi Bansos, SMC: Di Eropa Semua Bantuan Ditransfer
berita
Diskusi Publik Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertajuk "Stop Politisasi Bansos APBN" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Rabu (27/3/2019). FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, mengkritik cara Pemerintahan Joko Widodo dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan membagi-bagikan langsung kepada masyarakat. Mestinya, kata dia, penyaluran dana bansos tidak lagi dibagikan langsung melalui pengerahan massa.

"Di negara barat, bantuan enggak ada lagi ketemu. Semuanya transfer. Makanya kita enggak perlu banyak kartu. Satu saja KTP seperti kata Sandi (cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno)," katanya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertajuk "Stop Politisasi Bansos APBN" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Syahganda menjelaskan, pemerintah mestinya tinggal mendata saja jumlah orang yang layak untuk diberikan bantuan. Dengan begitu, ujar dia, kehormatan rakyat Indonesia bisa terjaga karena tidak perlu datang berduyun-duyun menerima dana bansos tersebut. 

"Berapa orang jumlahnya penerima, langsung data, tiap bulan transfer. Kalau rakyat tidak datang sebagai pengemis, maka tak akan utang budi sama individu. Sekarang rakyat seolah-olah berutang budi pada Jokowi," ujarnya. 

"Padahal itu uang dari pembayar pajak. Pembayar pajak secara proporsional adalah buruh. Buruh katakan gajinya 3 juta untuk makan 1,5 juta dia masih bayar pajak 10 persen, 15 persen. Buruh-buruh ini menyumbangkan uang melalui pajak kepada negara melalui pemerintah, karena ada solidaritas disalurkan kelebihan uang pajak menjadi bansos," lanjut Syahganda.

Dia juga menyayangkan dana bansos yang berasal dari pajak rakyat itu diklaim oleh Jokowi. Hal itu, menurutnya, yang bisa menimbulkan politisasi dana bansos. 

"Lalu diklaim seorang yang namanya Jokowi, masuk akal enggak? Jadi maksud saya politisasi bansos ini harus diakhiri. Bansos itu Februari, Mei, Agustus disalurkan. Sekarang ditarik semua, sebelum April dicairkan semua. Sudah jelas-jelas terang-terangan politsiasi," tegasnya. 

Syahganda menambahkan, rakyat seharusnya tidak diperlakukan seolah-olah seperti pengemis di negerinya sendiri. Pasalnya, menurut dia, dana bansos itu adalah bagian dari hak rakyat sendiri. 

"Kita enggak mau lihat rakyat masuk-masuk duyun-duyun untuk dapat beras. Itu hak rakyat. BUMN-BUMN juga jangan terlalu terseret, KPK itu galak. Jangan sampai nanti ditangkap. Politisasi bansos ini politik gentong babi. Menyuap rakyat untuk menjadi votersnya dia," tandasnya.

Editor: Elvi R


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari