Masalah Kekitaan Kita
Mohammad Nasih
07 November 2018, 09:29 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
berita
ILUSTRASI: HAFIZ
HARUS diakui bahwa Pilpres 2014 telah menyisakan masalah pada kekitaan kita. Persatuan kita sebagai sebuah bangsa yang berkebhinnekaan terciderai, karena terbelahnya persatuan dalam “kita” menjadi beberapa entitas, yang masing-masing menyebut diri dengan “kami” dan yang lain dengan “mereka”.

Sampai di tengah periode politik yang mestinya bekas-bekas kompetisi sudah lagi tidak ada dan telah menuju titik puncak harmoni rakyat, masalah kekitaan itu justru makin meruncing. Tidak sedikit yang kehilangan pertemanan, bahkan persaudaraan.

Di antara yang menyebabkan gangguan kekitaan tersebut adalah adanya klaim sepihak, sehingga membuat pihak lain menjadi tidak dianggap sebagai bagian dari kebhinnekaan bangsa. Jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila” misalnya, membuat dinding pemisah yang mengkotak-kotakkan semakin tebal.

Kasus Ahok yang secara hukum telah terbukti menistakan agama, bisa dikatakan merupakan salah sebuah titik puncak eskalasi pengkotakan itu. Kasus itu seolah menjadi bahan bakar yang membuat api yang telah membara menjadi kian besar.

Konflik laten yang disebabkan oleh perlombaan atau bahkan layak disebut persaingan antar ormas, yang walaupun bahkan seagama, menjadi manifes, setidaknya dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian, juga klaim kebenaran. Padahal kita sudah pernah berhasil membangun tradisi toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Namun, kini perbedaan-perbedaan kecil, bisa menjadi kipas bagi bara.

Tentu ini adalah sebuah kemunduran. Sebab, para pendiri bangsa kita telah membangun gagasan dan langkah cerdas mengingat berbagai macam “kami” menjadi “kita”.    

Kekitaan kita terbangun di atas konsepsi kebangsaan Indonesia yang unik. Kekitaan itu diawali oleh kesadaran para pemuda dari berbagai entitas SARA yang menyatakan “Kami putra dan putri Indonesia ….”. Kekitaan kita ada dalam kata kami, karena penegasan para pemuda yang sedang bersumpah dan berikrar itu ditujukan kepada warga negara lain, terutama kaum penjajah, supaya mereka tidak lagi bisa melakukan tindakan devide at impera.

Konsepsi kekitaan kita secara umum dimulai oleh kesadaran tentang kesamaan nasib karena dijajah oleh Belanda. Konsepsi yang sudah terbangun itu, harus dijaga dengan masing-masing entitas memberikan pengakuan bahwa entitas yang lain merupakan bagian integral. Bahkan tanpa satu saja di antara entitas-entitas itu, maka kekitaan kita sesungguhnya tak lagi sempurna.

Sadar dengan banyaknya entitas warga bangsa Indonesia, sistem kepartaian kita juga didesain tanpa batas. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan partai politik. Sejak Pemilu pertama, kita sudah memiliki banyak sekali partai politik.

Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan rezim yang dikenal birokratik otoritarian pun tidak sampai membuat partai kita hanya ada dua, apalagi hanya satu saja. Reformasi yang membuka kran kebebasan bahkan membuat partai-partai politik menjadi bak cendawan di musim hujan. Partai-partai itu dengan kekuatannya masing-masing memosisikan diri dengan idealisme dan/atau kepentingan masing-masing.

Karena keunikan kita pulalah, walaupun di negara-negara lain sistem presidensial tidak dikenal oposisi, di negara kita terdapat partai politik yang memosisikan diri sebagai oposisi. Ini harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem politik demokrasi. Tanpa oposisi, kekuasaan pemerintah akan tanpa kontrol yang efektif.

Lembaga legislatif yang didominasi oleh anggota yang berasal dari partai politik pendukung penguasa eksekutif tidak bisa diharapkan menjadi kekuatan yang melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Bahkan sudah menjadi rahasia umum justru terjadi korupsi berjamaah. Karena itu, peran oposisi tidak perlu dipahami sebagai penyebab pemecah belah. Jika dipahami secara positif, oposisi justru sangat diperlukan. Konteksnya tentu saja adalah oposisi loyal. Kepentingannya adalah agar penyelenggaraan negara berada dalam koridor yang benar.   

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekitaan kita mengalami masalah. Di antara yang paling menonjol adalah:

Pertama, hukum tidak tegak dan bahkan masih sering menjadi alat penguasa. Hukum masih digambarkan sebagai pedang yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sudah bukan rahasia bahwa mafia hukum masih sangat kuat. Perlakuan terhadap oknum dengan kasus yang serupa pun akhir-akhir ini masih sering kita lihat berbeda. Yang satu masuk ke ruang tahanan KPK, tetapi yang satu lagi masuk ke ruang tahanan kepolisian. Ini harus diperbaiki segera.

Penegakan hukum benar-benar dilaksanakan dengan tidak melakukan tebang pilih, apalagi sengaja memilih untuk ditebang. Hukum yang diskriminatif bisa menyebabkan efek negatif yang sangat besar, bisa dalam bentuk macetnya fungsi-fungsi demokrasi, atau juga perlawanan. Jika itu terjadi, justru akan terjadi arus ketidakpercayaan publik yang bisa berujung kepada instabilitas alias chaos.

Kedua, peserta pemilu, baik partai politik maupun perorangan, untuk menang dalam kompetisi masih cenderung menempuh jalan sekedar memobilisasi massa untuk unjuk kekuatan dan bahkan menghalalkan segala cara. Cara-cara demikian di lapangan terbukti sering menimbulkan gesekan dan konflik yang tak terkendali. Karena itu, cara-cara demikian harus segera diakhir.

Dan yang saat ini sangat mendesak dilakukan adalah pendidikan politik untuk menghasilkan pemilih yang bertanggung jawab, bukan dengan buzzer-buzzer di media sosial yang telah terbukti menyebabkan suasana konfliktual yang tajam. Menggunakan buzzer-buzzer bayaran apalagi dengan menggunakan robot, sesungguhnya tindakan penipuan. Sebab, itu bukanlah wujud partisipasi politik yang meniscayakan kesukarelaan. Mereka hanyalah para tukang yang bekerja seluruhnya demi uang.

Ketiga, organisasi sosial keagamaan seringkali hanya diam pada saat ummat membutuhkan pandangan yang jelas dan tegas. Organisasi sosial keagamaan, apalagi yang memiliki jumlah anggota yang besar dan sampai level akar rumput, harus selalu memberikan panduan yang jelas. Hal itu penting agar mereka yang berada di level akar rumput tidak mudah dipanasi dan dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, persaudaraan seagama, sesama anak bangsa, dan sesama manusia, harus disajikan secara proporsional. Menjadikan mereka yang seharusnya ditenggang dan ditoleransi karena ibarat “saudara jauh” sebagai “saudara dekat”, tetapi sebaliknya menjadikan yang “saudara dekat” sebagai “saudara jauh” atau bahkan musuh, lebih berpotensi menyebabkan konflik dan skalanya bisa lebih besar.

Keempat, ketiadaan kualitas kepemimpinan yang mampu mempersatukan. Dalam konteks ini, presiden sebagai kepala negara harus memperbaiki kualitas kepemimpinan agar mampu menjalankan fungsi dan peran sebagai pemimpin tertinggi yang memberikan pengayoman kepada seluruh entitas warga negara, bukan hanya pemimpin bagi para pendukungnya.

Sebagai pemimpin tertinggi, presiden juga harus memastikan bahwa seluruh struktur negara bekerja secara optimal dan melahirkan kebijakan dan kinerja yang bersifat inklusif, tidak diskriminatif. Kekuasaan terbesar yang ada di tangannya, walaupun didapatkan dari sebagain warga negara saja, tetapi harus digunakan untuk semuanya.

Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan optimal, “kami” dan “mereka” akan kembali menjadi “kita”. Jika ada keikhlasan, pasti bisa, karena keduanya bukan air dan minyak, apalagi sebelumnya kekitaan itu sudah pernah ada. Bukan mimpi kalau kita berharap kekitaan kita akan kembali dalam wujud sedia kala, sempurna. Semoga. Wallahu a’lam bi al-shawab. (*)

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari