MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD
berita
Sekjen MPR Maruf Cahyono saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema "Evaluasi Pelaksananaan UUD NRI Tahun 1945" di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9/2019). FOTO: Humas MPR RI
RILIS.ID, Yogyakarta— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema "Evaluasi Pelaksananaan UUD NRI Tahun 1945" di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9/2019). 

Diskusi panel ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang melibatkan MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), KPK, dan UGM berlangsung 10-11 September 2019.

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono Panel diskusi Narasumber adalah Bambang Sadono (anggota Badan Pengkajian MPR), Prof Dr Kelian (Guru Besar Filsafat UGM), Prof Dr Ratno Lukito (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).

Dalam panel diskusi pengantar, Ma'ruf Cahyono mengatakan MPR memberikan tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Diharapkan ada tiga hal yang dievaluasi dan dikaji MPR. Pertama, apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan Pancasila. 

Kedua, apakah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bagaimana melaksanakan dan mengimplementasikan dari konstitusi.

Ma'ruf menjelaskan pendapat dan pemikiran untuk penataan sistem ketatanegaraan sudah ada sejak MPR periode 2009 - 2014. Gagasan dan pemikiran tertuang dalam pembahasan MPR periode 2009 - 2014.  

"Perubahan harus berlandaskan Pancasila dan kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD, masih tetap dengan sistem presidensial, dan tidak mengubah NKRI," katanya. 

Juga berpikir untuk melakukan reformulasi perencanaan sistem pembangunan nasional model GBHN. "Ini juga mewakili aspirasi masyarakat. Suara terbanyak menghendaki ada haluan negara. Aspirasi itu muncul dari suara rakyat bukan dari MPR. Survei menunjukkan 85 persen mengatakan perlunya GBHN," katanya. 

Terkait dengan tema diskusi panel ini Ma'ruf mengajukan banyak implementasi atau pelaksanaan UUD yang harus dikaji karena ada hal-hal ideal dalam UUD belum dilaksanakan. "Apakah UUD telah diimplementasikan dengan sesuai konsepsinya. Apakah dalam UUD harus kita lakukan dan implementasikan," katanya. 

"Perlu dilihatmana melaksanakan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi konstitusi hidup atau konstitusi yang mampu mendukung pembangunan masyarakat," imbuhnya. 

Dia berharap lahirnya mendukung dan membantah analitis dari diskusi panel ini. Melalui Badan Pengakajian dan Lembaga Pengkajian MPR akan menelaah sepenuhnya akademik dan berpikir itu.

"Ini bagian-bagian pikiran masyarakat, pikiran akademik, jadi tatanan negara tidak hanya baik di sistem tatanegara, tidak hanya baik dalam konstitusinya tetapi juga baik dalam pelaksanaannya," pungkasnya.


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top MPR Corner



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari