Pemilu Bukan Pesta
Mohammad Nasih
15 April 2019, 09:32 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID
Salah satu kekeliruan fatal secara paradigmatik tentang Pemilu di kalangan awam, dan sesungguhnya juga sebagian besar elite, bahkan penyelenggara Pemilu, adalah menganggapnya sebagai pesta. Pemilu sering mereka sebut sebagai pesta demokrasi. Padahal, perdefinisi, pesta dalam KBBI adalah perjamuan makan minum untuk merayakan sesuatu hal.

Kekeliruan paradigmatik ini menyebabkan kekeliruan pula dalam menyikapi dan menghadapi Pemilu.

Karena paradigma sesat itu, sebagian besar pemilih menjadikan Pemilu sebagai momentum untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Sayangnya, orientasi yang hanya sesaat itu membuat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang terlupakan. Padahal sesungguhnya, sistem demokrasi mendesaian Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan berkala untuk mengganti pemimpin yang tidak menjalankan amanat rakyat, dengan orang lain yang mampu memberikan harapan.

Para peserta Pemilu, baik karena paradigma sendiri yang keliru tersebut, terutama lagi karena melihat sikap rakyat itu, menyikapinya dengan pragmatis. Langkah yang mereka tempuh adalah membuat rakyat senang. Yang penting pemilih mau memberikan dukungan. Sebagian yang sesungguhnya memiliki idealisme pun mengambil jalan pragmatis untuk mendapatkan dukungan terlebih dahulu. Namun, mengambil jalan pragmatis ini sesungguhnya ibarat masuk ke dalam
perangkap lingkaran setan yang tidak mudah bagi yang menjalaninya keluar.

Yang lebih fatal adalah penyelenggara Pemilu yang mestinya memberikan paradigma yang lurus, justru ikut larut dalam kekeliruan ini dengan juga menyatakan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi. Dengan modal paradigma yang benar, penyelenggara Pemilu bisa menyampaikan pandangan yang benar kepada peserta Pemilu maupun terutama rakyat. Namun, dengan paradigma yang keliru, pandangan keliru masyarakat akan makin kuat.

Akibat lebih lanjutnya, Pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk melahirkan kepemimpinan politik yang berkualitas, sehingga kekuasaan berfungsi optimal untuk menolong (sulthânan nashîran), hanya menjadi keramaian periodik dan berkala belaka. Yang namanya pesta, di dalamnya terdapat segala hal yang bisa memperturutkan keinginan, di antaranya makan, minum, dan juga segala bentuk hiburan. Padahal semuanya itu berpotensi sangat besar membuat orang menjadi lupa kepada substansi yang hendak dituju dan hasilkan, yakni bahwa Pemilu sesungguhnya adalah rahim yang akan melahirkan pemimpin yang sehat atau justru yang sebaliknya.

Penyikapan Pemilu sebagai pesta dengan mudah disaksikan dalam acara-acara kampanye. Acara yang sesungguhnya bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan Pendidikan politik secara massal, hanya dijadikan sebagai ajang untuk berhura-hura. Padahal kampanye yang di dalamnya dilakukan pendidikan politik kepada rakyat, sangat diperlukan, terutama dalam konteks masyarakat yang belaum cerdas, agar mereka memahami apa yang menjadi ide politisi.

Harapannya adalah rakyat memahami dengan baik dan memberikan dukungan karena gagasan yang sesuai dengan keinginan mereka atau diharapkan bisa memperbaiki kehidupan bersama. Dengan adanya pendidikan politik, walaupun sangat sederhana, Pemilu bisa menjadi sarana untuk melakukan evaluasi bagi rakyat. Dengan evaluasi itu, mereka bisa menentukan sikap apakah pemimpin atau wakil-wakil yang telah berkuasa selama satu periode politik sebelumnya layak untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka ataukah justru harus berhenti, karena ada harapan yang lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih dari itu telah dianggap melakukan pengkhiatan, sehingga harus diberikan “hukuman”.
Pemilu sesungguhnya adalah perang dengan cara tanpa ada darah yang mengalir, apalagi nyawa yang melayang.

Memang, walaupun pertempuran yang dilakukan adalah pertempuran secara damai, tetapi kegaduhan yang nampaknya menjadi konsekuensi. Para pakar politik pendukung sistem demokrasi sering menyatakan bahwa konsekuensi demokrasi adalah kegaduhan. Sebab, di dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Padahal, setiap kepala memiliki pandangan yang berbeda-beda, bahkan bisa saja bertentangan. Setidaknya ada beberapa jenis peperangan dalam Pemilu, karena di dalamnya terdapat perbedaan dan bahkan pertentangan yang menyebabkan tidak hanya dinamika, tetapi seringkali juga dialektika yang sangat kuat:

Pertama, perang ide atau gagasan. Politik sesungguhnya merupakan cara mengurus negara. Cara itu didasarkan kepada ide-ide yang lahir dari ideologi politik yang dipercaya bisa mengantarkan kepada kehidupan yang diinginkan karena dianggap sebagai kehidupan yang baik. Dalam Pemilu, para politisi menawarkan gagasan-gagasan yang berbeda-beda, bahkan bertentangan, dan rakyat pemilih mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan mereka.

Kedua, perang dukungan. Ide yang ditawarkan juga sering mendapatkan dukungan rakyat pemilih. Mereka tidak hanya menjadi pasukan dengan cara melontarkan peluru di dalam bilik suara, tetapi juga menjadi bagian dalam menyampaikan ide kepada sesame mereka. Dukungan mereka sangat diperlukan, karena dalam ruang publik akan nampak sebagai yang lebih kuat. Kekuatan yang nampak di muka publik itu seringkali mendatangkan efek bola salju dari banyak pemilih yang lain. Karena itu, dalam politik, memiliki ide tidaklah cukup. Para elite politik harus pula mampu mengkonsolidasikan dukungan itu sampai batas tertentu, sehingga benar-benar menang dalam pertarungan politik.

Mereka yang menganggap bahwa kepemimpinan politik berimplikasi sangat besar kepada seluruh aspek kehidupan menjadikan momentum pemilihan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Pemilu merupakan saat yang di dalamnya seluruh rakyat memiliki kesempatan untuk melakukan “ijtihad politik”. Ijtihad tentu saja tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Ijtihad, sebagaimana makna literalnya, sungguh-sungguh, harus dilakukan dengan sepenuh usaha. Untuk
mendapatkan pemimpin politik yang berkualitas, memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari dan menggali informasi. Namun, tentu saja, karena tidak semua hal bisa digali, atau ada banyak hal yang tidak bisa dilihat, dan bahkan disembunyikan, maka setelah usaha untuk mengenali itu dilakukan, usaha yang bersifat batiniah pun harus dilakukan.

Karena itu, usaha memohon kepada Allah, shalat istikharah misalnya bagi penganut agama Islam, perlu dilakukan. Di samping itu, dengan jalan spiritual ini, ijtihad politik dalam menentukan pemimpin bisa bernilai bagian dari ibadah. Dengan jalan ijtihad tersebut, jika benar dalam memilih, maka yang memilih akan mendapatkan dua pahala. Namun, jika ternyata keliru, maka masih ada satu pahala. Tidak ada tanggung jawab di hadapan Allah, karena kesungguhan telah diberikan. Kekeliruan dalam memilih terjadi di luar batas kemampuan yang bersifat manusiawi yang tentu
saja layak mendapatkan permakluman. Semua dosa kepemimpinan itu akan ditanggung sendiri
oleh para pemimpin yang berkhianat. Wallahu a’lam bi al-shawab.


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top KOLOM





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari