PKS Harap Hakim MK Bersikap Negarawan
berita
Mahkamah Konstitusi
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, berharap hakim Mahkamah Konstitusi bersikap negarawan dalam memutus 340 perkara sengketa Pileg dan Pilpres 2019. Sebab kata dia, hakim MK harus bisa bersikap negarawan sesuai amanat Undang-Undang.

Apalagi, satu-satunya jabatan dalam konstitusi yang dipersyaratkan negarawan hanyalah hakim MK sesuai dengan Pasal 24C ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

"Saya mengingatkan MK agar bersikap negarawan, adil, dan menjunjung intergritas serta bersungguh-sungguh mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan golongan politik pragmatis yang sempit dalam memutus kasus sengketa Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2019," ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis (13/5/2019).

Dia menilai, apabila hakim MK tidak mampu bersikap negarawan maka pilihan terbaik adalah mengundurkan diri dari hakim MK.

"Jika para hakim yang terhormat tidak siap dan tidak mampu bersikap negarawan, adil, dan independen karena banyaknya intervensi maka pilihan terbaik adalah mengundurkan diri. Itu adalah sikap ksatria," tegasnya.

Terkait putusan sengketa pemilu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengatakan ada peluang pengumuman putusan sidang permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.

"Oh bisa (pengumuman putusan sengketa Pilpres 2019) lebih cepat. Ya, tergantung dari para pihak. Tanggal 28 Juni itu paling lambat," kata Anwar kepada wartawan di Gedung MK, Rabu (12/6).

Anwar menjelaskan cepat atau tidaknya pengumuman putusan sidang sengketa Pilpres 2019 sangat bergantung pada kesiapan para pihak yang mengikuti persidangan.


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari