Polisi dan Bawaslu Didesak Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Bupati Bandung Barat
berita
Koordinator Pemuda Peduli Pemilu Bersih Auzan di Kantor Bawaslu, Jakarta. FOTO: RILIS.ID/Yayat
RILIS.ID, Jakarta— Forum Pemuda Jawa Barat Peduli Pemilu Bersih mendesak Polri dan Bawaslu mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Aa Umbara Sutisna.

Menurut Koordinator Pemuda Peduli Pemilu Bersih Auzan Hasan dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Sabtu (5/1/2019), kasus bermula pada 27 Desember 2018, tersebar viral sebuah potongan video Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang telah memberikan pernyataan tukar suara terkait pilpres dan pileg untuk teritorial kuasanya.

"Kasus ini telah banyak diketahui publik hingga membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa geram atas pernyataan itu," kata Auzan. "Tukar suara dianggap bupati sebagai sebuah hal yang wajar," tambahya.

Menurut Auzan pernyataan bupati itu sangat disayangkan karena tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang mentaati hukum dan memberikan contoh kepada masyarkat Bandung Barat menjelang pesta demokrasi di bulan April 2019. 

Perbuatan yang dilakukan oleh bupati tersebut diduga telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisi. 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu bupati juga, kata Auzan, diduga melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 "Setiap pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang munguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), didukung oleh beberapa pasal lainnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya, pasal 282, 283, dan pasal 286.

Menyikapi hal itu, Auzan mendesak Polri beserta Badan Pengawas Pemilu mengusut tuntas dan bersikap tegas atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Aa Umbara.

"Meminta agar Bawaslu pusat menegur Bawaslu Jabar dan Kabupaten Bandung Barat atas respons lambat terkait pelaporan yang telah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Juga memberi sanksi apabila memang ada pelanggarang yang dilakukan baik secara person ataupun korporasi," tuntut Fauzan.

Dalam tuntutan lainnya pemuda juga meminta Aa Umbara dinonaktifkan selama belum ada keputusan tetap bupati melakukan  pelanggaran.

"Lebih baiknya selama belum ada keputusan tetap mengenai status Aa Umbara yang bersangkutan dinonaktifkan," harap Auzan.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari