Ratusan Pengusaha Lokal Riau Bangkrut Akibat Kebijakan Tunda Bayar
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Tanjungpinang— Kebijakan pemerintah yang memberlakukan pelunasan pengerjaan proyek dengan tunda bayar, menyebabkan ratusan perusahaan lokal di Provinsi Kepulauan Riau bangkrut.

"Misalnya ada kontraktor lokal yang bahkan terpaksa menggadaikan rumahnya untuk melaksanakan proyek, karena pemerintah berutang dengan mereka," kata Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Gapensi Kepri), Roy Penangsang, di aula Kantor Pemprov Kepri, Senin (19/3/2018).

Kemudian, kata Roy, ada kontraktor yang rumahnya harus disita bank lantaran utang tidak dibayar pemerintah. 

"Pemerintah mengistilahkan utang itu dengan nama tunda bayar, yang membuat kontraktor bangkrut," ujarnya.

Biasanya, kata dia, saat awal tahun atau ketika pemerintah daerah mulai melelang proyek, lebih dari 600 perusahaan mengurus dokumen di Gapensi. Namun, saat ini hanya sekitar 100 perusahaan yang mengurus dokumen.

Para kontraktor ini pesimis mengikuti lelang tersebut, karena khawatir pelunasan tunda bayar.

Persyaratan dalam lelang proyek tersebut, juga dinilai berlebihan. Banyak proyek yang mencantumkan syarat dalam lelang dengan melibatkan banyak tenaga ahli.

"Untuk ikut lelang proyek saja harus mengeluarkan uang belasan juta Rupiah untuk membayar tenaga ahli, belum lagi syarat lainnya. Belum tentu menang lelang. Jadi yang mampu mengikuti proyek ini tentu perusahaan besar dari luar daerah, sementara perusahaan lokal menjadi penonton," ucapnya.

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin mengaku prihatin dengan kondisi kontraktor lokal. 

Menanggapi permasalahan itu, Nurdin menegaskan sudah memerintahkan agar utang kepada pihak ketiga dibayar. 

Dalam rapat Organisasi Pemerintahan Daerah tadi pagi, kata dia seluruh utang kepada pihak ketiga wajib dibayar secepatnya.

Pelaksanaan proyek juga sebaiknya dilakukan oleh perusahaan lokal, namun yang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pasti anak daerah yang diutamakan, namun harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Sumber: ANTARA


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Daerah



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari