Rawan Penyelewengan, MAK Minta KPK Hentikan PKH
berita
Wakil Direktur MAK Banten, Gufroni. FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro
RILIS.ID, Tangerang— Pasangan Jokowi-Ma'ruf kian menjadi sorotan sejumlah pihak jelang Pilpres 2019. Ini terkait adanya peningkatan alokasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat, dari  Rp19 triliun pada 2018 menjadi Rp38 triliun pada tahun ini.

Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Gufroni mencatat terdapat program pemerintah yang dinilainya mengalami perubahan jadwal penggelontoran dana. Bahkan, kata dia, selain perubahan jadwal, alokasi anggaran pun naik dua kali lipat.

"Jadwal penyaluran bantuan PKH dimajukan yaitu Januari, April, Juli dan Oktober 2019. Padahal pada tahun 2018 penyalurannya dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Alokasi anggarannya pun juga naik dari Rp19 triliun menjadi Rp38 trilun," terangnya, Kamis (7/2/2019).


Dia mencurigai adanya peningkatan dana dan perubahan jadwal itu akan digunakan untuk memenangkan calon petahana dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Kecurigaan itu disebabkan adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat dugaan pendamping PKH saat penyaluran dananya digunakan untuk mengarahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Tangerang untuk memilih calon tertentu.

"Ada laporan dari masyarakat bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tangerang dalam penyaluran dana PKH itu diarahkan untuk memilih kepada calon tertentu. Hanya disayangkan, laporan itu tidak dapat memenuhi unsur pidana oleh pihak Bawaslu Provinsi Banten setelah dilakukan gelar perkara di sentra Gakkumdu," ungkapnya.

Dengan adanya kasus di Kota Tangerang, pihaknya meyakini bahwa kemungkinan besar juga akan terjadi kasus serupa di daerah lain di Indonesia. Menurutnya, modusnya melibatkan pendamping PKH yang sebagian dari mereka memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu dari parpol pendukung petahana.

Sehubungan dengan hal tersebut, MAK memberi peringatan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial provinsi-kabupaten/kota untuk menjaga netralitas agar tidak menyalahgunakan PKH untuk kepentingan politik.

"Kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan sementara program PKH oleh pemerintah, agar pencairaannya bisa dilakukan setelah pemilu selesai," tandasnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Daerah





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari