Romo Syafii Sebut Polisi Sudah Jadi Juru Kampanye Penguasa
berita
FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin
RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii atau yang akrab disapa Romo Syafii, mengatakan, aparat kepolisian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah menjadi juru kampanye penguasa. 

Menurut Syafii, kepolisian saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada kepentingan negara, melainkan kepada rezim penguasa. 

"Hari ini seluruh daerah boleh dicatat pernyataan saya, polisi sudah jadi jurkam. Ngumpulin ASN, kepala desa, ulama," katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi Selasaan Topic of The Week "Hukum Era Jokowi Mundur dan Zalim?" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Rabu (6/2/2019).


Politisi Partai Gerindra itu kemudian menceritakan pengalamannya di daerah pemilihannya di Medan, Sumatera Utara. Dirinya menyebut, ada 10 tempat yang tengah menyampaikan sosialiasi,  namun dibatalkan oleh polisi.

"Kita kasih contoh polisi tidak lagi laksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Ada beberapa pengaduan misalnya Sukmawati, pidato Megawati yang katakan jangan percaya pada akhirat pada HUT ke-44 PDIP. Tapi sampai hari ini enggak ada prosesnya sama sekali," ujarnya. 

Aparat kepolisian, ungkap Romo Syafii, saat ini terkesan tebang pilih dalam menuntaskan perkara hukum. Pasalnya, ada sejumlah laporan dari pihaknya seperti yang dialami Ustaz Tengku Zulkarnaen yang dikepung sampai pesawat, dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dikejar-kejar orang di Manado namun tidak direspons. 

"Tapi jangan kalau yang mengadukan itu pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ini prosesnya sangat cepat sekali. Contoh terakhir adalah tentang Ahmad Dhani yang dalam cuitannya diproses begitu  cepat, P21 sampai kejaksaan dan langsung dilimpahkan ke pengadilan. Itulah potret polisi hari ini. Kemudian jaksa. Soal mengeksekusi Ahmad Dhani ke tahanan Cipinang," ungkap dia. 

"Memang di KUHAP, putusan hakim bisa memuat penahanan terhadap terdakwa. Tapi ketika putusan itu dibanding, maka putusan PN ini belum inkracht. Meski terdapat konten terdakwa boleh ditahan, tapi tidak bisa diekskusi karena belum inkracht," lanjutnya. 

Dia menjelaskan, musisi yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Dhani, selama ini kooperatif dan selalu datang saat dipanggil kepolisian. Menurutnya, tidak ada usulan pengadilan yang mengusulkan penetapan penahanan kepada Dhani.

"Tapi jaksa ambil putusan amar pengadilan seolah-olah bisa dikonversi menjadi sebuah penetapan pengadilan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang belum inkracht. Jaksa sudah ikut-ikutan main politik. Hukum kita sudah digunakan untuk membumihanguskan kebebasan mengeluarkan pendapat, lisan maupun tulisan," tandasnya.


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari