Soal Jagung, Pemerintah atau Pasar yang Bohong?
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman.
RILIS.ID, Jakarta— PASAR tidak mungkin bohong. Kalau harga jagung naik, pasti lagi ada masalah. Ini kan soal hukum ekonomi. Ada perbandingan antara supply dan demand. Itu yang berlaku.

"Kalau barangnya ada, tidak mungkin harga naik," kata Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Sudirman kepada rilis.id pada Kamis, 27 September 2018.

Menjadi sebuah kritik bagi pemerintah. Sebelumnya, Dirjen Tanaman Pangan, Sumarjo Gatot Irianto menyebut, kenaikkan harga karena petani lah yang menggereknya.

Tapi, Sudirman bilang, itu tidak mungkin. Yang mengatur komoditas itu pasar. Kalau barangnya berlebih, harga murah. Sebaliknya, barang kurang harga akan mahal.

"Mana bisa petani atur harga pasar," ujarnya.

Harga jagung terus-menerus mengalami kenaikan. Dari Rp3.000an, lalu Rp4.000an. Terakhir sampai Rp5.000an. Ini hampir dua kali lipatnya. Benarkah surplus?

Kalau kata Sudirman, jika benar begitu, pemerintah harus bisa menunjukkan fakta-fatka. Bukan cuma data. Barangnya di mana? Tidak cukup cuma klaim-klaim angka saja.

Bukan salah pemerintah kalau akhirnya ada gagal panen. Karena cuaca misalnya. Ini kan faktor alam. Tapi, kelirunya pemerintah adalah mengingkari hal-hal tersebut.

"Malah, kalau bisa itu pemerintah punya laporan seperti Kementerian Pertanian AS. Mereka me-report ramalan cuaca, potensi kekeringan dan dampaknya terhadap pertanian," ujar dia.

Jadi, pelaku pasar bisa mengantisipasi. Fokus saja ke sana. Bukan cuma memaparkan angka-angka produksi jagung. Klaim surplus. Lalu mengembor-gemborkan ekspor jagung.

"Kalau ekspor, sejak jaman Majapahit kita juga sudah ekspor," sambungnya.

Tolok ukur keberhasilan itu bukan dinilai dari besarnya ekspor dan tidak ada impor. Kalau menurut Sudirman, adalah bagaimana menjaga kelangsungan usaha. Juga kesejahteraan petani.

Jadi, data Kementerian Pertanian soal produksi jagung haruslah disampaikan secara terbuka. Jangan bicara soal angka-angka yang sebenarnya tidak diyakini secara pasti.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun turut memberikan respons. Ia meminta agar Komisi VI DPR meminta keterangan dari Kementerian Perdagangan.

Apa yang menjadikan harga jagung ini terus naik. Sekisar Rp500 per bulan. Padahal, Permendag No. 58 Tahun 2018, harga acuan jagung di tingkat pabrik ditetapkan Rp 4.000 per kilogram.

Ia juga mendorong Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR meminta kementerian terkait, termasuk dari Kementerian Pertanian untuk menyamakan data soal stok jagung. Begitu juga kebutuhannya.

"Ini supaya tidak terjadi salah persepsi antara pedagang dengan peternak," ujar dia.

Lalu, Komisi VI DPR RI juga harus meminta Kementerian Perindustrian untuk menyediakan persediaan kebutuhan jagung dalam negeri. Berkoordinasi dengan Kementan menentukan kebutuhan pakan.

Data yang disajikan Kementerian Pertanian bahwa produksi jagung nasional mencapai 27 juta ton, berbeda dengan rincian dari United States Department of Agriculture (Kementan AS).

"Disebutkan produksi jagung Indonesia hanya 10,5 juta ton," tambah Bamsoet, sapaan akrabnya.

"Harus dipastikan jumlah produksi jagung kita yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan data yang tepat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan sektor pangan," tegasnya.

Validasi data ini juga harus dilakukan bersama BPS. Lalu, Kementan bisa mengendalikan harga pangan ke depannya. Misal, bikin regulasi agar jagung tak dimainkan para spekulan.

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Nasional

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari