Soal Muslim Uighur, Ini yang Dilakukan Wapres JK
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman
RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengatakan, pemerintah Indonesia menunggu laporan Duta Besar Indonesia untuk Cina, Djauhari Oratmangun terkait kondisi sebenarnya yang terjadi di Provinsi Xinjiang, Cina. 

Menurut JK, sikap Pemerintah Indonesia terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Xinjiang akan ditentukan setelah mendapat laporan dari Dubes Cina di Jakarta, Xiao Qian dan Dubes RI di Beijing Djauhari Oratmangun.

"Menlu sudah memanggil Dubes Cina untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah, kemudian telah memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, untuk melaporkan segera. Pemerintah menyampaikan sikapnya setelah dua hal ini dikemukakan," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (20/12/2018). 

Pemerintah Indonesia, ujar JK, berharap Pemerintah Cina dapat menaati peraturan internasional apabila terbukti ada pelanggaran HAM dalam insisden kaum Uighur.

"Keterangan dari pihak Cina, dari kedutaan di sini, kita minta agar dia (dubes) menjelaskan hal ini secara terbuka, baik kepada umum juga kepada ormas-ormas Islam," ujarnya.

Sebelumnya, JK menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, menurut dia, pihaknya tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di negara tersebut. 

"Tapi kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah domestik Uighur," ungkapnya.

Kecaman terhadap Pemerintah Cina muncul salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai tindak kekerasan terhadap Muslim Uighur, seperti yang diberitakan media massa internasional dengan penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ibadah, harus dihentikan.

Sumber: Antara


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Dunia





Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari