'Tahun Baru' Politisi Gerindra Beberkan Kegagalan Rezim Jokowi
berita
Ketua DPP Gerindra, Moh. Nizar Zahro. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma
RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPP Gerindra, Moh. Nizar Zahro menyambut baik tahun baru 2019 ini. Menurutnya, Indonesia memiliki harapan baru di tahun yang bertepatan dengan gelaran pemilu pada April mendatang. Pilpres 2019 diyakininya sebagai gerbang menuju Indonesia baru.

Ketum PP Satria mengatakan, 2018 telah dilalui dengan beragam dinamika politik. Salah satu peristiwa yang patut disoroti adalah munculnya gerakan #2019GantiPresiden. Tidak butuh waktu lama, gerakan tersebut terus membesar dan merebak ke seluruh Indonesia.

Menurut Nizar, kemunculan tagar tersebut membuat rezim sangat ketakutan. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam gerakan tersebut, mulai dari melayangkan tuduhan makar, mengerahkan preman-preman mengepung bandara dan merobek kaos #2019GantiPresiden, hingga mengintimidasi para tokohnya.

Sehingga patut dilacak mengapa gerakan #2019GantiPresiden cepat membesar. Namun jawabannya adalah karena rakyat ingin perubahan.

"Rezim Jokowi dianggap sudah gagal memimpin negeri ini. Gagal total maka layak diganti," ujar Nizar dalam keterangannya, Kamis (3/1/2019).

Nizar menilai sangat mudah membeberkan kegagalan rezim Jokowi. Pertama, janji tidak berhutang. Tapi kenyatannya, utang menumpuk, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.

"Jika utang keduanya digabung sudah mencapai 60 persen GDP. Sejatinya angka 60 persen adalah pelanggaran terhadap UU Keuangan Negara. Rejim bertindak licik dengan membelah utang menjadi dua bagian, yakni utang pemerintah dan utang BUMN," bebernya.

Manipulasi utang, kata Nizar, memang mampu mengamankan rejim dari ancaman impeachment, namun di sisi lain sangat membahayakan BUMN yang bersangkutan. Karena jika BUMN yang diberi "tugas" berhutang gagal bayar maka akan disita oleh kreditor.

Kedua, berjanji akan mengangkat Pegawai Honorer K2 menjadi PNS. Kenyatannya, hingga sekarang Honorer K2 masih terlunta-lunta.

"Jokowi ingkar janji. Bukan PNS yang diberikan, tapi PPPK yang disodorkan," katanya.

Ketiga, berjanji akan memuliakan para petani dan tidak akan impor. Kenyatannya, rejim ini kalap impor. Contohnya, impor beras 2 juta ton, impor garam 3,7 juta ton dan impor gula 3,6 juta ton.

"Petani yang berharap mendapatkan harga bagus harus gigit jari. Ternyata yang dimuliakan petani asing," tukasnya.

Menurut Nizar, masih banyak janji politik lainnya yang hingga tahun keempat pemerintahannya gagal terpenuhi. Selain itu, rakyat juga sudah muak dengan gaya pencitraan Jokowi.

"Pencitraan yang mengantarkan Jokowi ke singgasana kekuasaan, dianggap sebagai pengelabuhan dan pembodohan publik. Rakyat sudah sadar. Rakyat ingin perubahan," sebutnya.

Memasuki 2019, dikatakan Nizar, semangat perubahan harus dipompa lebih keras. Karena pada tahun ini ada momentum penting untuk mengganti kepemimpinan nasional. Jika ingin perubahan maka solusinya adalah memenangkan Pilpres 2019.

"Untuk meraih kemenangan, semangat militansi harus terus dipupuk. Karena rejim akan menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Ini bukan sekedar indikasi, tapi sudah fakta. Kasus tercecernya e-KTP di beberapa tempat, dijualnya blanko e-KTP, dan juga temuan DPT ganda, adalah buktinya," paparnya.

Pilpres 2019 tinggal 3,5 bulan lagi, jika ingin perubahan, Nizar menilai sudah saatnya merapatkan barisan mengawal Prabowo-Sandi menuju kemenangan.

Editor: Elvi R

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Elektoral

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari