Tarif Pajak Diturunkan, Pemerintah Berpihak ke UMKM
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza
RILIS.ID, Jakarta— Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati, menegaskan, penurunan tarif pajak bagi UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen adalah bentuk keberpihakan pemerintah. 

Menurutnya, kebijakan itu juga sejalan dengan program prioritas di Kemenkop UKM, di antaranya peningkatan daya saing dan produktivitas UMKM, penguatan kelembagaan dan perluasan pasar. 

“Sudah diketahui secara luas saat ini ada kelemahan UMKM terhadap akses modal, ada persoalan SDM, dan teknologi. Karena itu, harus dilakukan langkah untuk mengatasi kendala tersebut,” katanya di Jakarta, Sabtu (7/7/2018). 

Yuana mengatakan, di Indonesia ada sebanyak 62.928 pelaku usaha UMKM. 

Dengan jumlah yang besar itu, ujarnya, ternyata kelasnya jauh di bawah UMKM di negara lain. 

"Dari jumlah itu, hanya ada sekitar 20 persen yang bankable. Lantaran itulah, akses modal menjadi bagian perjuangan dari pemerintah. Arena masih ada 80 persen yang belum bankable," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan hulu UMKM, imbuh Yuana, diupayakan peningkatan kualitas, pengembangan disain, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pasar. 

"Di kementerian ada penguatan program-program melalui pendampingan, bekerja sama dengan dinas dan juga melalui pusat layanan terpadu," imbuh dia. 

Terkait kebijakan sunset clause atau batas waktu ditutup, Yuan menilai, hal itu sebagai sarana pembelajaran bagi wajib pajak (WP) Orang Pribadi maupun WP Badan. Tujuannya, lanjut dia, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan secara tertib.

Dia menambahkan, pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan keharusan sebagai bagian manajemen keuangan. 

Sebab, sambung dia, itu dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank.

“Ini semangatnya positif. Dalam arti, diberi waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi,” jelasnya.

Di sisi lain, Yuana mengungkapkan, dengan diberlakukannya batas waktu diharapkan pemerintah dapat mendukung melalui pelatihan dan pendampingan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. 

Selain itu juga advokasi dan pemahaman kewajiban membayar pajak.

"Batas waktu (sunset clause) memberikan kebebasan UMKM untuk memilih sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan APBN dan APBD," pungkasnya.

Editor: Kurnia Syahdan

Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis

Terkini

Dapatkan berita terkini setiap hari