Tingkatkan Pelayanan Balitbangtan BPTP Sumbar Gelar 'Public Hearing'
berita
FOTO: Humas Balitbangtan
RILIS.ID, Jakarta— Dengan berlakunya  UU Keterbukaan Informasi Publik maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumatera Barat berkewajiban meningkatkan  upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk kepada pemohon informasi layanan yang jelas, tepat dan akuntablel. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan jasa informasi, konsultasi, rekomendasi, perpustakaan , laboratorium, pelatihan, magang, PKL bagi siswa/mahasiswa serta penyedian produk  layanan berupa benih, bibit, pupuk dan pelaksanaan kegiatan pengkajian.

Agar informasi ini sampai kepada stakeholder dan pengguna maka BPTP Sumbar mengadakan Public Hearing, Selasa (21/1) di Auditorium BPTP Sumbar. Dihadiri oleh Kepala Ombudsman  perwakilan provinsi Sumbar, Kepala Balitbu Tropika, BPTU HPT, SKPD,  Perguruan Tinggi, SMK dan Pihak Swasta.

Dalam Sambutannya, Kepala BPTP Sumbar diwakili oleh Ir. Aguswarman menyangka bahwa Standar pelayanan publik merupakan pedoman bagi pelaksanaan layananan  bagi BPTP Sumbar dan sebagai informasi bagi masyarakat.

"BPTP Sumbar memiliki beberapa jenis pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat umum diantara nya Taman Sains Pertanian, Laboratorium Tanah, Perpustakaan dan  UPBS serta kerjasama magang mahasiswa atau Siswa SMK, umumnya pelayanan disini gratis, kecuali untuk pelayanan UPBS dan Laboratorium kita menyesuaikan dengan PP tarif untuk PNBP," ujarnya saat membuka acara.

Ia juga menambahkan bahwa Tujuan Pelayanan Informasi Publik ini adalah untuk Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik, Menyiapkan  bahan  penyusunan  perencanaan hingga menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat.

"Kami harapkan pada kesempatan ini kepada peserta yang hadir untuk memberi masukan atau saran untuk menyempurnakan standar pelayanan publik BPTP Sumbar kedepan," imbuhnya mengakhirinya sambutan

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi menyampaikan, Standar Pelayanan Public sesuai UU. No. 25 Tahun 2009. Setiap instansi harus mempunyai Visi dan misi pelayanan publik dan mempunyai kelengkapan dalam memudahkan akses pengguna untuk mendapatkan informasi.

"Saya lihat BPTP Sumbar sudah cukup bagus hanya saja perlu menambah beberapa item seperti fasilitas Disabilitas dan layar informasi yang memudahkan pengunjung untuk mendapatkan petunjuk informasi yang dibutuhkan" jelasnya.

"Tak hanya itu kami setiap tahun juga melakukan penilaian terhadap Standar pelayanan publik semua Instansi di Sumatera Barat, saya harap BPTP Sumbar mampu meningkatkan standar pelayanan sehingga masyarakat luas lebih mudah mengakses informasi keberadaan BPTP Sumbar dan semua jenis pelayanan yang dimiliki," tambah Adel.

Dalam sesi diskusi peserta Publik Hearing sangat antusias mengajukan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai pelayanan publik di instansi masing-masing.

Sumber: BPTP Sumbar/Balitbangtan


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Bisnis



Terkini



Dapatkan berita terkini setiap hari